Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
TIDAK memiliki anggaran yang cukup, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat belum memenuhi kewajiban membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk ASN.
Ironisnya, di tengah kurangnya anggaran tersebut, masih banyak dinas yang di Purwakarta yang menyelenggarakan kegiatan di hotel-hotel sehingga dinilai pemborosan anggaran.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu. Di antara PPPK itu adalah PPPK Guru, di sektor dinas, serta bidang teknis.
Baca juga : Penaikan Gaji ASN Tambah Beban APBN
"Kami dilantik pada 3 Juni namun, hingga saat ini, gaji kami belumdibayar," kata Deni, salah seorang tenaga PPPK Guru, Rabu (31/7).
Menurut Deni, akibat belum dibayarkannya gaji PPPK tersebut para pekerja Non-ASN tidak lagi mendapatkan honor. Apalagi honor yang sebelumnya diterima dari dana BOS sudah dihentikan.
Menanggapi keluhan sejumlah guru PPPK yang belum menerima honor, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Purwanto menegaskan Pemkab Purwakarta harus segera membayar gaji PPPK tersebut karena mereka sudah tidak menerima gaji dari dana BOS sekolah.
Baca juga : Perekrutan Guru Honorer Maladministrasi, Pemprov DKI Salahkan Kepala Sekolah
"Ya harus dibayar mereka kan sudah gak terima gaji dari BOS Sekolah. Saya sudah koordinasi dengan BKAD katanya Agustus akan dibayar," kata Purwanto.
Selain soal gaji PPPK, Pemkab Purwakarta juga belum membayar TPP untuk seluruh ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta Mochamad Nurcahya, yang dikonfirmasi, mengatakan gaji untuk pegawai PPPK akan dibayarkan mulai 1 Agustus.
Nurcahya menjelaskan, saat ini, penggajian sudah dianggarkan secara rinci di masing-masing OPD melalui perubahan parsial APBD pada Juli.
"Gaji PPPK akan dibayar awal Agustus, sedangkan untuk TPP akan dirapel juga sama pada Agustus," klaim Nurcahya. (Z-1)
Bupati Eka Putra juga menyampaikan, akan memperjuangkan tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai PPPK
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekjen DPR RI Indra Iskandar membantah isu yang menyebut ada kenaikan gaji anggota DPR hingga Rp100 juta.
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Vasko menegaskan bahwa ia tidak mengizinkan pihak perusahaan meninggalkan lokasi sebelum ada keputusan konkret terkait pembayaran sebagian hak karyawan.
Kesepakatan yang diumumkan Selasa (5/8) tu akan berlaku selama lima tahun dan bertujuan menjaga stabilitas finansial klub-klub Serie A.
Kebijakan pajak penghasilan yang dinamis dari pemerintah Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi penyedia perangkat lunak penggajian.
Ronaldo memperoleh 215 juta dolar AS dari gaji, ditambah 45 juta dolar AS dari kontrak sponsor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved