Muhammadiyah Diminta Tolak Tawaran Kelola Tambang

ORGANISASI masyarakat sipil (NGO), akademisi, aktivis, dan mahasiswa di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menggelar aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengelola bisnis tambang di Indonesia. Aksi tersebut digelar di kampus Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta pada Sabtu siang (27/7).

Aksi ini dilakukan bersamaan dengan Konsolidasi Nasional yang sedang dilaksanakan oleh PP Muhammadiyah di UNISA Yogyakarta pada 27-28 Juli 2024. Kegiatan tersebut merupakan respons terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang memberikan izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang.

Inisiator Forum Cik Di Tiro Masduki menyatakan bahwa mereka telah mengirimkan surat kepada PP Muhammadiyah agar menolak pengelolaan tambang.

Baca juga : Muhammadiyah Diguncang Protes di Tengah Konsolidasi Nasional: Dipisahkan Qunut, Disatukan Izin Tambang

Jaringan masyarakat sipil menilai bahwa Muhammadiyah memiliki kontribusi sangat besar bagi Indonesia, dengan membantu masyarakat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya.

Muhammadiyah juga menjaga Indonesia yang majemuk dengan prinsip keagamaan moderat, sehingga perlu dijaga dari berbagai risiko yang merusak.

"Lebih penting dari itu, Muhammadiyah juga harus dijaga dari risiko merusak masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon PP Muhammadiyah menolak pemberian izin tambang batubara untuk ormas keagamaan," kata Masduki.

Baca juga : Muhammadiyah Bahas Izin Tambang di Konsolidasi Nasional, Diwarnai Demo di Luar Gedung

Gerakan masyarakat sipil lintas NGO, akademisi, aktivis, dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro dan JAGAD menyampaikan tujuh sikap:

1. Menolak penjarahan bumi pertiwi melalui bisnis tambang oleh elit-elit ekonomi politik yang ugal-ugalan, tidak berkelanjutan, koruptif, dan penuh pelanggaran hak asasi manusia.
2. Menolak pemberian izin pertambangan kepada ormas.
3. Menuntut Presiden untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Meminta semua ormas menolak tawaran mengelola bisnis tambang yang akan menjerumuskan ormas serta masyarakat ke dalam kerusakan.
5. Mengajak anggota ormas menolak keputusan elit ormas yang menerima tambang.
6. Mengajak masyarakat memberi dukungan nyata, baik secara moril maupun materiil, kepada ormas yang bersedia menolak bisnis tambang.
7. Mengajak masyarakat sipil membuat daftar hitam dan memboikot elit ormas dan intelektual pendukung bisnis tambang.

Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nurkholis, mengapresiasi aspirasi masyarakat dan menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan terkait aksi ini.

"Akan kami sampaikan kepada pimpinan," ujar Arif di sela-sela Konsolidasi Nasional Muhammadiyah.

Baca juga : PP Aisyiyah masih Berharap Muhammadiyah Tolak Izin Tambang

Konsolidasi nasional ini diikuti oleh 35 pimpinan wilayah, dengan agenda untuk menjelaskan kegiatan dan isu strategis yang sangat internal.

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan update program kerja, capaian-capaian setelah muktamar, serta isu-isu strategis, seperti kalender hijriah, Pilkada, perbankan, hingga urusan tambang," jelas Arif.

Ia menambahkan bahwa semua keputusan yang diambil Muhammadiyah telah dibahas secara matang dan terbuka dalam tim-tim yang ada.

Konsolidasi Nasional kali ini juga mengundang Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12. "Jusuf Kalla diundang dengan kapasitasnya sebagai salah satu tokoh bangsa dan telah berkali-kali menjadi mitra diskusi PP Muhammadiyah. Selain itu, istri Pak Jusuf Kalla adalah Muhammadiyah dan bapak NU," tutup Arif. (Z-10)