Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Grand Mega Hotel Bali, Rabu (21/8).
Dalam pertemuan tersebut, Baznas RI menekankan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan zakat melalui modernisasi tata kelola, yang akan diimplementasikan dalam perencanaan pengelolaan zakat nasional tahun 2025.
Rakorwil ini dihadiri oleh pimpinan Baznas dari beberapa wilayah, termasuk Bali, Aceh, Sumatera Utara, Banten, dan Sulawesi Tengah.
Baca juga : Baznas Anugerahkan Kapolres Siak Tokoh Publik Pendukung Zakat
Turut hadir dalam acara tersebut, Pimpinan Baznas RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Zainulbahar Noor, Pj. Gubernur Bali yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Bali I Dewa Gede Mahendra, Wakil Ketua BAZNAS RI Mokhamad Mahdum, serta Deputi Baznas RI Bidang Pengumpulan M. Arifin Purwakananta.
Dalam sambutannya, Zainulbahar menegaskan bahwa Baznas sebagai lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang untuk mengelola zakat nasional, terus berupaya menghadirkan kebijakan yang tepat guna untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia.
"Baznas akan terus mengoptimalkan teknologi dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pelaporan zakat," ujar Zainulbahar.
Baca juga : Baznas, Zakatnomics dan Penguatan Diplomasi Kemanusiaan RI di Timur Tengah - Bagian II
Ia juga menyebutkan bahwa Indonesia saat ini berada di era yang penuh tantangan dengan dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan zakat nasional tahun 2025 menjadi prioritas penting dalam memastikan zakat dapat dikelola dengan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Sebagai bagian dari rencana tersebut, Zainulbahar menjelaskan bahwa Baznas RI tengah mempersiapkan beberapa kebijakan strategis, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Zakat Nasional (RPJPZN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Zakat Nasional (RPJMZN).
Selain itu, Baznas juga merumuskan Rencana Strategis ZIS-DSKL, yang mencakup visi, misi, arah kebijakan, serta indikator kinerja kunci di lingkungan Baznas RI, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota.
Kebijakan perencanaan ZIS-DSKL tersebut, lanjut Zainulbahar, melalui beberapa tahap, termasuk penyusunan, penetapan, pengesahan, pengendalian pelaksanaan, serta evaluasi perencanaan ZIS-DSKL. "Kami juga melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan keterpaduan dan efektivitas pengelolaan zakat sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan," jelasnya.
Rakorwil ini menjadi momentum penting bagi Baznas RI untuk terus memperkuat kelembagaannya melalui berbagai inovasi dan modernisasi, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat zakat di seluruh Indonesia. (Z-10)
Penyerahan bantuan ini merupakan wujud kepedulian masyarakat Kota Semarang terhadap para penyintas bencana banjir di Sumatra dan Aceh yang dititipkan melalui Baznas RI.
Baznas memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 dengan menggelar tasyakuran dan doa bersama, bertema “Zakat Menguatkan Indonesia.
Kantor Digital tidak hanya bermanfaat bagi para muzaki, tetapi juga bagi mustahik.
Tidak lagi sekadar respons darurat yang bersifat sementara, zakat diarahkan menjadi pilar sistem perlindungan sosial umat yang bekerja secara lintas fase.
Negara ingin memastikan bahwa pemegang izin pengelolaan zakat adalah lembaga yang benar-benar bekerja, bukan sekadar entitas di atas kertas.
Zakat dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk bantuan langsung kepada mustahik, tetapi juga untuk kepentingan kemaslahatan umum dan pemulihan pascabencana.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK Awards) tahun 2025 dengan kualifikasi unggul dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Dari hasil identifikasi di lapangan, ditemukan sisa bijih bauksit sebanyak 2.000.450 metrik ton yang tersisa akibat kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah sejak tahun 2014.
PESAN keberlanjutan sumber daya alam termasuk pulau kecil bukan tiba tiba hadir ke dalam menu pembangunan kita.
POLRI membongkar gudang pengelolaan tambang timah ilegal yang dikendalikan oleh CV Galena Alam Raya Utama (GARU) di Bekasi yang rugikan negara Rp10 miliar
Rendahnya nilai ekonomi limbah botol plastik yang rendah lantaran pihaknya langsung menjual kepada pengepul tanpa proses pengolahan lebih lanjut.
Program kemaslahatan juga mengalami kenaikan pada 2025 menjadi Rp240,40 M, biaya pengeluaran operasional sedikit mengalami kenaikan sebesar 2,6% menjadi Rp488,27 M.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved