Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Grand Mega Hotel Bali, Rabu (21/8).
Dalam pertemuan tersebut, Baznas RI menekankan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan zakat melalui modernisasi tata kelola, yang akan diimplementasikan dalam perencanaan pengelolaan zakat nasional tahun 2025.
Rakorwil ini dihadiri oleh pimpinan Baznas dari beberapa wilayah, termasuk Bali, Aceh, Sumatera Utara, Banten, dan Sulawesi Tengah.
Baca juga : Baznas Anugerahkan Kapolres Siak Tokoh Publik Pendukung Zakat
Turut hadir dalam acara tersebut, Pimpinan Baznas RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Zainulbahar Noor, Pj. Gubernur Bali yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Bali I Dewa Gede Mahendra, Wakil Ketua BAZNAS RI Mokhamad Mahdum, serta Deputi Baznas RI Bidang Pengumpulan M. Arifin Purwakananta.
Dalam sambutannya, Zainulbahar menegaskan bahwa Baznas sebagai lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang untuk mengelola zakat nasional, terus berupaya menghadirkan kebijakan yang tepat guna untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia.
"Baznas akan terus mengoptimalkan teknologi dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pelaporan zakat," ujar Zainulbahar.
Baca juga : Baznas, Zakatnomics dan Penguatan Diplomasi Kemanusiaan RI di Timur Tengah - Bagian II
Ia juga menyebutkan bahwa Indonesia saat ini berada di era yang penuh tantangan dengan dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan zakat nasional tahun 2025 menjadi prioritas penting dalam memastikan zakat dapat dikelola dengan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Sebagai bagian dari rencana tersebut, Zainulbahar menjelaskan bahwa Baznas RI tengah mempersiapkan beberapa kebijakan strategis, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Zakat Nasional (RPJPZN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Zakat Nasional (RPJMZN).
Selain itu, Baznas juga merumuskan Rencana Strategis ZIS-DSKL, yang mencakup visi, misi, arah kebijakan, serta indikator kinerja kunci di lingkungan Baznas RI, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota.
Kebijakan perencanaan ZIS-DSKL tersebut, lanjut Zainulbahar, melalui beberapa tahap, termasuk penyusunan, penetapan, pengesahan, pengendalian pelaksanaan, serta evaluasi perencanaan ZIS-DSKL. "Kami juga melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan keterpaduan dan efektivitas pengelolaan zakat sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan," jelasnya.
Rakorwil ini menjadi momentum penting bagi Baznas RI untuk terus memperkuat kelembagaannya melalui berbagai inovasi dan modernisasi, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat zakat di seluruh Indonesia. (Z-10)
Indonesia merupakan kiblat ideal dalam regulasi zakat karena mampu menyeimbangkan peran negara dan masyarakat dalam pengelolaan zakat.
Di tengah tantangan ekonomi global, zakat harus diposisikan sebagai strategic leverage. Ia bukan hanya solusi bagi umat Islam, melainkan best practice yang bisa diadopsi
Baznas, termasuk Baznas Provinsi, dan Bazmas Kabupaten/Kota, dibina dan diawasi oleh Kementerian Agama. Artinya, Baznas tidak memiliki kekuasaan absolut.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun integrasi ekosistem zakat yang melibatkan Banzas dan berbagai lembaga zakat lainnya secara selaras
Baznas RI menargetkan pengumpulan 7.000 ekor setara doka (domba dan kambing) senilai Rp21 miliar, yang akan didistribusikan ke 34 provinsi dan menjangkau 105.000 mustahik.
Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
POLRI membongkar gudang pengelolaan tambang timah ilegal yang dikendalikan oleh CV Galena Alam Raya Utama (GARU) di Bekasi yang rugikan negara Rp10 miliar
Rendahnya nilai ekonomi limbah botol plastik yang rendah lantaran pihaknya langsung menjual kepada pengepul tanpa proses pengolahan lebih lanjut.
Program kemaslahatan juga mengalami kenaikan pada 2025 menjadi Rp240,40 M, biaya pengeluaran operasional sedikit mengalami kenaikan sebesar 2,6% menjadi Rp488,27 M.
Kolaborasi bertujuan untuk menggabungkan teknologi dan komitmen terhadap sustainability.
Properti fisika tanah yang penting antara lain distribusi partikel tanah, densitas tanah, kapasitas menahan air, stabilitas tanah, konduktivitas tanah, dan porositas tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved