Tambang Emas Ilegal Berujung Maut di Bone Bolango Diduga Karena Pembiaran Pemerintah

PENGAMAT tambang dan energi dari Alpha Research and Datacenter, Ferdy Hasiman menilai, tanah longsor yang menelan korban jiwa di lokasi tambang emas ilegal Desa Tulabolo Timur, Bone Bolango, Gorontalo, buntut dari pembiaran yang selama ini dilakukan pemerintah.

Menurutnya, hampir semua aktivitas tambang emas ilegal di Tanah Air sering menelan korban jiwa.

Hal tersebut, kata Ferdy seperti dibiarkan oleh pemerintah pusat mau pun pemerintah daerah.

Baca juga : Jatam Duga Ada Permainan Mafia di Tambang Emas Ilegal Bone Bolango

“Ini lebih ke arah pembiaran. Karena ini kasus yang berulang,” tegasnya kepada Media Indonesia saat dihubungi dari Palu, Selasa (9/7).

Ferdy mengatakan, tambang merupakan investasi yang berisiko. Dan jika menambang secara ilegal, sudah pasti peralatan dan cara penambangannya sistem tradisional.

“Dalam penambangan itu ada lubang yang digali. Kalau kita tidak memiliki tehnik yang tepat dan alat yang memadai, pasti akan longsor. Karena daya tahan tanah tidak kuat,” ungkapnya.

Baca juga : Ini Identitas 23 Korban Jiwa Longsor Tambang Emas Bone Bolango

Ferdy menjelaskan, risiko yang terjadi jika tambang ilegal dilakukan sudah pasti nyawa. “Dan itu sering terjadi,” ujarnya.

Ferdy menilai, mengapa pembiaran tambang ilegal itu terjadi, mungkin saja karena ada orang-orang atau pejabat publik yang mendapat untung dari tambang ilegal.

“Iya mungkin ada bekingan juga. Namun, bekingan itu kan hanya ada di berita-berita saja, belum terbukti,” sebutnya.

Baca juga : Bertambah Lagi, Korban Jiwa Longsor Tambang Emas Bone Bolango Jadi 23 Orang

“Karena agak riskan kalau kita menunjuk muka orang atau pejabat

tertentu di zaman Jokowi, karena kita bisa kena pidana,” sambung Ferdy.

Oleh karena itu, berangkat dari peristiwa di Bone Bolango, Ferdy mndesak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menertibkan tambang emas ilegal di seluruh wilayah Indonesia.

“Menurut saya, harus ditertibkan. Tapi saya cape juga kampanye penertiban, karena tidak ada juga aksi nyatanya. Dari hulu dan hilir, republik ini pengawasannya itu yang parah,” tandasnya. (Z-10)