Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6). Itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan sengketa hasil pemilihan dari salah seorang calon legislatif di daerah pemilihan (dapil) 3 Jabar.
Ketua KPU Kabupaten Cianjur Muchamad Ridwan menjelaskan putusan MK mengamanatkan dilaksanakannya penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang (PSU) di Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon.
"Penghitungan ulang surat suara dilaksanakan di TPS 12, 13, 14, dan 16. PSU dilaksanakan di TPS 15," kata Ridwan di Gudang Logistik KPU Kabupaten Cianjur.
Baca juga : KPU Gelar Pemilu Ulang di Gorontalo dan Ternate pada 22 Juni 2024
Penghitungan suara dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Kotak surat dari setiap TPS dibuka kembali untuk dihitung ulang. Penghitungan ulang diawali dari TPS 12 dengan jumlah surat suara sekitar 200 lembar. Kegiatan itu dihadiri para saksi dan perwakilan beberapa parpol.
Ridwan mengatakan hasil penghitungan ulang surat suara bersifat final. Artinya, hasil tersebut akan menentukan komposisi raihan suara caleg di dapil 3.
Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten Cianjur menjadwalkannya besok. Lokasinya berada di TPS 15 di Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon. (Z-11)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Kerja sama itu diharapkan bisa menangani masalah sampah sekaligus menghasilkan energi listrik.
KUOTA haji tahun ini di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berkurang dratis jika dibandingkan dengan sebelumnya.
CUACA ekstrem akhir-akhir ini memicu curah hujan tinggi yang meningkatkan potensi gagal panen. Pemerintah setempat mulai ancang-ancang mengantisipasi potensi tersebut.
Berdasarkan hasil laboratorium dari Balai Veteriner Kementerian Pertanian di Kabupate Subang hasilnya negatif. Insya Allah aman dan negatif rabies
Penambahan alokasi didasari pertimbangan karena Kabupaten Cianjur yang merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Jawa Barat.
Jumlah pelajar yang menjadi korban pada peristiwa itu mencapai 273 orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved