Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL Calon (Bacalon) Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dibuat tercengang setelah mengetahui realita sosial di lapangan. Dari hasil kunjungan dan silaturahminya ke lebih dari 75 ke-RW-an, didapati kesimpulan sementara bahwa Kota Sukabumi sedang tidak baik-baik saja.
"Ya, saya kaget. Bahwa data dan fakta yang saya ketahui, banyak masyarakat Sukabumi yang hidup di zona yang tidak baik-baik saja. Ini perlu ikhtiar besar untuk perubahan di Kota Sukabumi," ungkap Ayep Zaki dalam keterangannya, Rabu (5/6).
Pengusaha di bidang pertanian itu mengungkapkan, data statistik kemiskinan di Kota Sukabumi yaitu 7,5 persen. Sementara, mengutip data penduduk Kota Sukabumi dari laman Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi per 2022, yaitu sejumlah 356.410 jiwa. Artinya, masyarakat dengan kategori miskin di Kota Sukabumi sekira 26.730 jiwa.
Baca juga : Ayep Gelorakan Program Menata Kebaikan Bersama Milenial Sukabumin
"Data ini mencengangkan bagi saya. Dan banyak masyarakat yang mengeluhkan kehidupannya kepada saya saat saya berkeliling bersilaturahmi kepada mereka," ungkap Ayep.
Dan yang paling mengagetkan lagi, bahwa jumlah orang dengan kelas menengah ke atas alias orang kaya tidak lebih dari 20 persen. "Hanya 5 hingga 10 persen saja," tegas Ayep.
Ayep pun menyimpulkan bahwa 75 persen masyarakat Kota Sukabumi ingin keluar dari zona keluarga tidak mampu. Hal ini selaras dengan persoalan sosial lainnya, salah satunya pengangguran.
Baca juga : Pariwisata Kota Sukabumi Harus Naik Kelas
"Saya sungguh-sungguh ingin menjadikan masyarakat Kota Sukabumi keluar dari zona keluarga tidak mampu. Keluar dari masalah-masalah lainnya. Masalah kemiskinan, anak-anak tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, dan termasuk masalah pengangguran," tegas Ayep.
Untuk itu, Ayep Zaki menawarkan lima hal untuk memajukan Kota Sukabumi. Pertama, menumbuhkan ekonomi akar rumput berbasis dana abadi komunitas untuk mengentaskan kemiskinan. Kedua, investasi untuk inovasi pembangunan Kota Sukabumi lebih baik. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan kualitas di sektor pertanian. Keempat, menciptakan lapangan kerja baru untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kelima, meningkatkan pembangunan infrastruktur berkualitas.
"Pilkada 2024 ini adalah momentum kita semua untuk menentukan masa depan bangsa, masa depan Kota Sukabumi ini. Dan itu semua ada di tangan kita. Dan ini saatnya untuk menjadikan Kota Sukabumi lebih gemilang. Izinkan hal itu terwujud lewat amanah yang diberikan kepada saya," pungkasnya. (Z-6)
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
Beras premium kelas I yang sebelumnya Rp14.400 per kg menjadi Rp15.200 per kg dan beras premium kelas II naik dari Rp 14 ribu kg menjadi Rp14.800 per kg
Menurut BMKG, gempa Sukabumi itu berada di 7.62 LS dan 106.41 BT, 71 kilometer dari barat daya Kabupaten Sukabumi, atau tepatnya ada di 26 kilometer laut.
POLRES Sukabumi menangani kasus kematian anak Nizam Syafei anak yang diduga meninggal karena kekerasan dari ibu tirinya. Ibu korban minta ayahnya ikut diproses hukum akibat kelalaian
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved