Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengklaim reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di wilayahnya cukup berhasil.
"Reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Ini
merupakan pondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan Pemprov sudah menjalankan dengan baik," tegas Sahbirin pada kegiatan rapat koordinasi teknis dan apresiasi pelayanan publik se Kalsel, kemarin.
Keberhasilan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik ini, terbukti dengan diraihnya sejumlah penghargaan di bidang tata kelola pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 Kalsel berhasil meraih penghargaan Indeks BerAKHLAK Nilai Tertinggi se-Indonesia, Indeks BerAKHLAK Perbaikan Terbesar se-Indonesia, RB Tematik Terbaik se-Indonesia dan SAKIP A.
Baca juga : Hasil Lelang Jabatan Kelar, Plt Bupati Cianjur Rombak Kabinet
Kemudian Zona Hijau Kepatuhan Pelayanan Publik, Indeks Pelayanan Publik SKPD Predikat Prima, Indeks RB Sangat Baik, Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dan sejumlah penghargaan lainnya.
"Seluruh pencapaian tersebut menurutnya bisa terlaksana karena hasil kerjasama dan sinergi dengan seluruh pihak yang terkait. Kalsel meraih WTP 11 kali, SAKIP juga kembali berhasil meraih A," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut Sahbirin menyerahkan sejumlah penghargaan kepada pemkab/pemko se Kalsel atas capaian pemerintahan di Kalsel kategori Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks BerAKHLAK, Indeks Pelayanan Publik, dan Penerapan Mal Pelayanan Publik terbaik.
Kepala Biro Organisasi Pemprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengatakan penghargaan diberikan merupakan bentuk apresiasi pada pemda/kota yang telah melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional. (Z-3)
Sahbirin juga sampai saat ini belum dipanggil KPK. Padahal, pihak berperkara lainnya dalam kasus dugaan suap tiga proyek di Kalsel sudah masuk tahap persidangan.
KPK juga diperintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memanggil dia dulu.
KPK sedang memperkuat bukti untuk menjadikan mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa.
Saat ini, baru kaki tangan pria yang akrab dipanggil Paman Birin yang diproses hukum.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor. Status tersangka untuknya dalam kasus suap tiga proyek dicabut.
Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan yang akan menggantikan Sahbirin Noor.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved