Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA Tugas Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, dikabarkan akan merombak susunan kabinet di tingkat pejabat pimpinan tinggi pratama. Isu itu semakin menguat karena sejumlah pejabat telah selesai mengikuti lelang jabatan (open bidding) yang dilakukan panitia seleksi. Namun Herman terkesan masih merahasiakan agenda pelantikan.
"Seleksi yang kami lakukan ini untuk mencari ASN yang terbaik," tegas Herman ditemui di Pendopo usai peringatan Hari Santri Nasional (HSN) ke-5, Selasa (22/10).
Jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Cianjur yang dilelangkan ada delapan posisi. Kedelapan jabatan yang kosong itu yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Inspektur Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Sekretaris DPRD.
"Pansel (panitia seleksi) merupakan orang-orang terbaik, termasuk dari provinsi. Peserta seleksi yang berada pada peringkat pertama, secara otomatis itu hasil penilaian sesungguhnya dari panitia seleksi," tuturnya.
Dari delapan posisi jabatan pimpinan tinggi pratama, ada pengecualian bagi Sekretaris DPRD. Artinya, untuk posisi Sekretaris DPRD harus juga ada hasil pertimbangan dari unsur pimpinan DPRD melalui Badan Musyarawah.
"Ada klausul pada aturan untuk menentukan Sekretaris DPRD itu pertimbangan juga dari pimpinan DPRD," tegas Herman.
Herman menegaskan untuk menentukan pejabat yang akan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama betul-betul berdasarkan kinerja, bukan politisi.Bagi Herman, ia juga tak mengenal istilah pejabat yang dinonjobkan.
"Kecuali ada pejabat yang tak bisa melaksanakan tugas, baru itu dinonjobkan," pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Cianjut, Ganjar Ramadhan, mengaku Plt Bupati Cianjur berkomitmen mengikuti hasil open bidding berdasarkan ranking. Tapi berbeda dengan posisi Sekretaris Dewan, sesuai pasal 205 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Bupati atau Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD kota dan atau kabupaten.
baca juga: Bupati Lamongan Berharap Santri Harus Kreatif
Ganjar mengaku, hasil rapat pimpinan dihadiri 8 fraksi yang merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah, sepakat memunculkan nama Aris Haryanto (Plt Sekretaris DPRD) sebagai calon Sekretaris DPRD definitif. Alasannya didasari pertimbangan karena Aris sudah terlihat kinerjanya membantu anggota DPRD.
"Jabatan Setwan itu bisa dibilang semipolitik. Di sisi lain, Setwan itu adalah ASN yang notabene merupakan putra buah Bupati, tapi di sisi lain, juga harus melayani kebutuhan seluruh anggota DPRD, bukan hanya ketua atau wakil ketua DPRD," tandasnya. (OL-3)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved