Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PELAKSANA Tugas Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, dikabarkan akan merombak susunan kabinet di tingkat pejabat pimpinan tinggi pratama. Isu itu semakin menguat karena sejumlah pejabat telah selesai mengikuti lelang jabatan (open bidding) yang dilakukan panitia seleksi. Namun Herman terkesan masih merahasiakan agenda pelantikan.
"Seleksi yang kami lakukan ini untuk mencari ASN yang terbaik," tegas Herman ditemui di Pendopo usai peringatan Hari Santri Nasional (HSN) ke-5, Selasa (22/10).
Jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Cianjur yang dilelangkan ada delapan posisi. Kedelapan jabatan yang kosong itu yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Inspektur Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Sekretaris DPRD.
"Pansel (panitia seleksi) merupakan orang-orang terbaik, termasuk dari provinsi. Peserta seleksi yang berada pada peringkat pertama, secara otomatis itu hasil penilaian sesungguhnya dari panitia seleksi," tuturnya.
Dari delapan posisi jabatan pimpinan tinggi pratama, ada pengecualian bagi Sekretaris DPRD. Artinya, untuk posisi Sekretaris DPRD harus juga ada hasil pertimbangan dari unsur pimpinan DPRD melalui Badan Musyarawah.
"Ada klausul pada aturan untuk menentukan Sekretaris DPRD itu pertimbangan juga dari pimpinan DPRD," tegas Herman.
Herman menegaskan untuk menentukan pejabat yang akan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama betul-betul berdasarkan kinerja, bukan politisi.Bagi Herman, ia juga tak mengenal istilah pejabat yang dinonjobkan.
"Kecuali ada pejabat yang tak bisa melaksanakan tugas, baru itu dinonjobkan," pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Cianjut, Ganjar Ramadhan, mengaku Plt Bupati Cianjur berkomitmen mengikuti hasil open bidding berdasarkan ranking. Tapi berbeda dengan posisi Sekretaris Dewan, sesuai pasal 205 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Bupati atau Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD kota dan atau kabupaten.
baca juga: Bupati Lamongan Berharap Santri Harus Kreatif
Ganjar mengaku, hasil rapat pimpinan dihadiri 8 fraksi yang merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah, sepakat memunculkan nama Aris Haryanto (Plt Sekretaris DPRD) sebagai calon Sekretaris DPRD definitif. Alasannya didasari pertimbangan karena Aris sudah terlihat kinerjanya membantu anggota DPRD.
"Jabatan Setwan itu bisa dibilang semipolitik. Di sisi lain, Setwan itu adalah ASN yang notabene merupakan putra buah Bupati, tapi di sisi lain, juga harus melayani kebutuhan seluruh anggota DPRD, bukan hanya ketua atau wakil ketua DPRD," tandasnya. (OL-3)
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, pada Rabu 21 Mei 2025.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved