Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA Tugas Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, dikabarkan akan merombak susunan kabinet di tingkat pejabat pimpinan tinggi pratama. Isu itu semakin menguat karena sejumlah pejabat telah selesai mengikuti lelang jabatan (open bidding) yang dilakukan panitia seleksi. Namun Herman terkesan masih merahasiakan agenda pelantikan.
"Seleksi yang kami lakukan ini untuk mencari ASN yang terbaik," tegas Herman ditemui di Pendopo usai peringatan Hari Santri Nasional (HSN) ke-5, Selasa (22/10).
Jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Cianjur yang dilelangkan ada delapan posisi. Kedelapan jabatan yang kosong itu yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Inspektur Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Sekretaris DPRD.
"Pansel (panitia seleksi) merupakan orang-orang terbaik, termasuk dari provinsi. Peserta seleksi yang berada pada peringkat pertama, secara otomatis itu hasil penilaian sesungguhnya dari panitia seleksi," tuturnya.
Dari delapan posisi jabatan pimpinan tinggi pratama, ada pengecualian bagi Sekretaris DPRD. Artinya, untuk posisi Sekretaris DPRD harus juga ada hasil pertimbangan dari unsur pimpinan DPRD melalui Badan Musyarawah.
"Ada klausul pada aturan untuk menentukan Sekretaris DPRD itu pertimbangan juga dari pimpinan DPRD," tegas Herman.
Herman menegaskan untuk menentukan pejabat yang akan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama betul-betul berdasarkan kinerja, bukan politisi.Bagi Herman, ia juga tak mengenal istilah pejabat yang dinonjobkan.
"Kecuali ada pejabat yang tak bisa melaksanakan tugas, baru itu dinonjobkan," pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Cianjut, Ganjar Ramadhan, mengaku Plt Bupati Cianjur berkomitmen mengikuti hasil open bidding berdasarkan ranking. Tapi berbeda dengan posisi Sekretaris Dewan, sesuai pasal 205 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Bupati atau Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD kota dan atau kabupaten.
baca juga: Bupati Lamongan Berharap Santri Harus Kreatif
Ganjar mengaku, hasil rapat pimpinan dihadiri 8 fraksi yang merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah, sepakat memunculkan nama Aris Haryanto (Plt Sekretaris DPRD) sebagai calon Sekretaris DPRD definitif. Alasannya didasari pertimbangan karena Aris sudah terlihat kinerjanya membantu anggota DPRD.
"Jabatan Setwan itu bisa dibilang semipolitik. Di sisi lain, Setwan itu adalah ASN yang notabene merupakan putra buah Bupati, tapi di sisi lain, juga harus melayani kebutuhan seluruh anggota DPRD, bukan hanya ketua atau wakil ketua DPRD," tandasnya. (OL-3)
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Komite Reformasi Polri berharap pembenahan Korps Bhayangkara tidak bersifat temporer
Mekanisme baru ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
Penyesuaian institusional yang mendasar akan mampu memulihkan dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved