Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya memberlakukan razia tangkap tangan dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan dijatuhi hukuman pidana denda Rp200 ribu atau kurungan tiga hari. Pemberlakuan aturan tersebut, dilakukannya dalam penegakan peraturan daerah (Perda) agar masyarakat sadar membuang sampah.
Razia tangkap tangan yang dilakukan anggota Satpol PP Kota Tasikmalaya sudah berpatroli intens dan 31 tempat pembuangan sementara (TPS) ilegal sudah dipasang kamera CCTV. Akan tetapi, masyarakat masih membuang sampah sembarangan dan terjadi pada malam hingga dini hari.
Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Tasikmalaya mengelar sidang pertama kali yang dipimpin Hakim Ketua Dewi Rindaryati menghadirkan terdakwa IR, warga Kecamatan Mangkubumi dan ES, warga Kecamatan Cihideung. Kedua terdakwa langsung dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp 200 atau diganti kurungan tiga hari, lantaran mereka terbukti bersalah.
Baca juga : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya Kerja Keras Angkut Sampah ke TPA
"Terdakwa terbukti melanggar Pasal 20 Ayat 1 E Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008. Karena, keduanya membuang sampah berada di trotoar yang mana lokasinya sebagai fasilitas publik dan mereka dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp200 ribu atau diganti kurungan 3 hari," katanya, Jumat (17/5).
Sementara itu, terdakwa IR, 45, mengatakan, dirinya merasa keberatan atas denda sebesar Rp 200 ribu dan meminta keringanan kepada Hakim mengingat jualan kopi maupun sajian lauk pauk memang setiap harinya besaran itu tidak sampai. Namun, membuang sampah di trotoar Jalan Brigjen Sutoko, Kecamatan Linggajaya karena sudah tampak gundukkan sampah.
"Kami tidak melihat ada banner imbauan tidak buang sampah sembarangan di dekat lokasi dan saya juga baru pertama kali buang ke situ dengan dua kantong kresek meski membuang sampah ke lokasi itu dalam kondisi numpuk dan bukan saya saja yang membuang di sana. Kami meminta agar ada keringanan denda," katanya.
Baca juga : Viral, Perempuan Pengendara Mobil Buang Tiga Karung Sampah di Pinggir Kali
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Tasikmalaya, Junjun Junaedi mengatakan, kedua terdakwa tercatat membuang sampah sembarang pada 14 dan 15 Mei 2024 di lokasi TPS Ilegal hingga keduanya terjaring razia tangkap tangan (RTT) oleh petugas patroli dan spanduk larangan buang sampah sembarangan sudah dipasang.
Namun, sebelum diperkarakan di meja hijau telah melakukan sosialisasi dan edukasi soal Perda yang berlaku.
"Kami selalu gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami tentang aturan dan memang masih banyak yang melanggar setelah dipasang banner. Anggota Satpol PP, akan terus melakukan razia agar masyarakat menumbuhkan kesadarannya terutama dalam membung sampah," pungkasnya. (Z-10)
Banjir terpantau terjadi di Jalan Saptamarga, BKR Dadaha, SL Tobing, Unsil, Cikalang, dan M Hatta
Wali Kota: Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi 1.854 PPPK paruh waktu.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Sejak bulan Januari hingga Maret terdapat 100 kasus suspek dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Labkesda Provinsi Jawa Barat tercatat 30 orang positif campak.
Pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tahun 2027 akan berdampak pada ribuan PPPK paruh waktu terancam PHK
Work From Anywhere (WFA) bertujuan utama mengurangi arus lalu lintas saat arus balik lebaran dan memberikan fleksibilitas kerja.
Mahkamah Agung (MA) resmi menolak kasasi Google LLC. Google wajib bayar denda Rp202,5 Miliar terkait monopoli Google Play Billing System di Indonesia.
Denda tersebut dijatuhkan AFC karena PSSI dinilai lalai dalam memenuhi ketentuan regulasi pertandingan internasional yang telah ditetapkan oleh konfederasi.
Berdasarkan rilis Komite Disiplin AFC, sanksi tersebut merupakan akumulasi dari empat pelanggaran keamanan yang terjadi pada awal 2026.
Pelatih timnas Senegal Pape Thiaw dinyatakan bersalah atas perilaku tidak sportif yang dianggap mencoreng citra sepak bola.
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) mulai 1 Januari 2026 memberlakukan denda hingga RM2.000 atau Rp8,3 juta bagi warga maupun wisatawan yang membuang sampah atau meludah sembarangan.
Dia juga menyinggung adanya kekuatan yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved