Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
AYEP Zaki menjadi satu-satunya Calon Walikota ataupun Calon Wakil Walikota Sukabumi yang diusung Partai NasDem dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar November 2024 mendatang.
Kepastian tersebut mengemuka setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Sukabumi, yang merampungkan Rapat Pleno usulan nama Calon Kepala Daerah (Cakada) Pilkada 2024 dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Jabar di Kantor DPD NasDem Kota Sukabumi.
Ketua DPD NasDem Kota Sukabumi, Mulyono seusai Rapat Pleno mengungkapkan, rapat tersebut telah sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan DPW NasDem Jawa Barat bahwa DPD NasDem Kota Sukabumi mendapat giliran pleno pada Rabu (8/5).
Baca juga : NasDem Kantongi 2 Bakal Kepala Daerah Jepara
Dengan hasil pleno tersebut, Mulyono mengaku bersyukur, mengingat sejak dibukanya pendaftaran pada tanggal 1 sampai dan ditutup pada tanggal 7 Mei 2024 terdapat antusias cukup tinggi yang dibuktikan dengan adanya empat orang yang mengambil formulir pendaftaran.
"Dan terakhir hari kemarin, yaitu 7 Mei, hanya satu orang yang mengembalikan form pendaftaran, yakni Bapak Ayep Zaki. Hari ini, Rabu (8/5), pleno dilaksanakan DPD NasDem Kota Sukabumi terkait dengan penjaringan atau pendaftaran Bakal Calon Walikota dan atau Calon Wakil Walikota Sukabumi," ungkap Mulyono.
Rapat pleno tersebut lanjut Mulyono, dihadiri unsur pengurus DPW NasDem Jabar serta unsur DPD NasDem Kota Sukabumi serta para Ketua DPC NasDem setempat serta Bakal Calon Kepala Daerah.
"Alhamdulillah dari hasil telaahan dokumen administrasi, lalu hasil verifikasi termasuk wawancara dengan bakal calon, pada akhirnya rapat memutuskan hanya satu, Pak Ayep Zaki yang diusulkan DPD NasDem Kota Sukabumi ke DPW NasDem Jabar sebagai Calon Wali Kota atau Wakil Wali Kota Periode 2024-2029," pungkas Mulyono. (Z-6)
POSKO Mudik Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Jawa Tengah (Jateng) layani pemudik tetap bugar menuju kampung halaman di momen libur Lebaran 2026.
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
Program Bestari besutan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mulai tuai hasil. Dua pemuda resmi bekerja sebagai barista profesional di Arab Saudi. Simak kisahnya!
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Kegiatan ini menandai dimulainya Safari Ramadan Partai NasDem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan silaturahmi kader dengan masyarakat.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved