Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
BUPATI Klaten, Sri Mulyani, mengambil sumpah dan janji 251 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Klaten, Senin (6/5). Sebanyak 251 PPPK Pemkab Klaten diambil sumpah dan janji setelah mereka menerima petikan Surat Keputusan Bupati Klaten tentang pengangkatan PPPK.
Pengambilan sumpah dan janji PPPK Pemkab Klaten yang dilakukan di pendopo kabupaten itu, meliputi PPPK tenaga guru sebanyak 222 orang dan tenaga kesehatan 29 orang.
Bupati Sri Mulyani dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada 251 PPPK yang menerima surat keputusan tentang pengangkatan sebagai PPPK Pemkab Klaten.
Baca juga : Pembayaran Gaji PPPK Guru Di Klaten Lancar
“Tunjukkan kinerja terbaik, karena kalian semua orang terpilih dari ribuan pendaftar seleksi PPPK yang lulus sampai seleksi tahap akhir. Maka, bersyukurlah,” katanya.
Karena termasuk aparatur sipil negara (ASN), PPPK juga terikat dengan perjanjian kerja dimana di dalamnya berisi disiplin yang memuat kewajiban dan larangan sebagai PPPK.
Apabila melanggar perjanjian kerja, ada sanksi mulai sanksi ringan berupa teguran sampai sanksi berat berupa pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat.
Baca juga : Tasyakuran Raih Kembali Piala Adipura, Pemkab Klaten Gelar Konser Musik
“Dalam kesempatan ini, saya berpesan kepada PPPK guru untuk meningkatkan kreativitas dalam memberikan pembelajaran agar siswa bersemangat menuntut ilmu,” ujar Sri Mulyani.
Sementara, Kepala BKPSDM Klaten Agus Prasetyoko saat ditemui menjelaskan sebanyak 251 PPPK yang diangkat dan diambil sumpah/janji itu adalah formasi tahun 2023.
“Sebenarnya untuk formasi 2023, ada 302 orang yang diusulkan. Itu meliputi tenaga kesehatan 35 orang (terisi 29) dan tenaga guru 267 orang (terisi 222 orang),” imbuhnya.
Baca juga : Pemkab Klaten Gelar Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024
BKPSDM Klaten tahun ini mengusulkan 530 orang, meliputi CPNS 25 orang dan PPPK 505 orang. Untuk PPPK, tenaga yang diusulkan khusus non-ASN atau tenaga honorer.
Jumlah GTT/PTT atau tenaga non-ASN di Klaten, menurut Agus Prasetyoko, sebanyak 2.805 orang di luar pengemudi dan pembersih, dan BLU (badan layanan umum) 1.987 orang.
(Z-9)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk gaji PPPK masuk dalam dokumen RPJMD
Penegasan ini disampaikan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Dr. Setiawan Aswad, usai mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel terkait RPJMD, Jumat malam (18/7/2025).
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
Total peserta kegiatan ini mencapai 88.676 orang, terdiri dari 17.221 CPNS (260 peserta klasikal dan 16.961 secara daring) dan 71.455 PPPK.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan harapan besar kepada para ASN PPPK yang baru diangkat agar senantiasa memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Kabupaten Tuban.
Kamaruddin menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi di tubuh Nahdlatul Ulama untuk mendukung pembangunan nasional.
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto melantik lima pejabat utama (PJU) dan lima Kapolres di lingkungan Polda Metro Jaya, pada Senin (21/7).
Bupati Om Zein--sapannya-- menegaskan rotasi jabatan ini merupakan bagian dari penyegaran birokrasi serta penegasan kembali tanggung jawab para pejabat.
Bupati Kabupaten Sorong, Johny Kamuru, memimpin pelantikan Direktur Utama PT. Malamoi Olom Wobok (Perseroda) yang beroperasi di Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Sorong.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memilih meninggalkan ruangan acara pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Didi Sukyadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved