Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menegaskan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam proses pengadaan pemerintah dapat menjadi salah satu strategi untuk mendorong pemerataan ekonomi. Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Hendi itu pada kegiatan sosialisasi “Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Koperasi Melalui Katalog Elektronik” di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (25/4).
Selain Hendi, dalam kegiatan yang dilaksanakan di Restoran Ayam Bakar Bambu Kuning Purworejo itu juga dihadiri Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi bersama anggota DPRD Purworejo dari Fraksi PDI Perjuangan, Pj Sekda Purworejo Achmad Kurniawan, sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 LKPP RI, dan mantan Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setiabudi.
Hendi mengungkapkan untuk membangun pemerataan ekonomi dengan memaksimalkan potensi pengadaam pemerintah, lembaga yang dipimpinnya terus mengupayakan penyederhanaan proses pengadaan pemerintah yang bersih dan transparan. Hal itu dimaksudkan agar pelaku usaha lokal khusunya mikro, kecil, dan koperasi dapat lebih mudah mengikuti proses pengadaan yang ada di pemerintah.
Baca juga : Pergerakan Ekonomi selama Mudik Lebaran Diperkirakan Rp385 Triliun
“Masih banyak sedulur-sedulur UMKM atau UMKK yang berpikir untuk bisa bertansaksi dengan pemerintah daerah itu ribet dan sulit. Maka dari itu hari ini kita terangkan bahwa ada yang namanya E-Katalog,” tutur mantan Wali Kota Semarang itu.
Hendi menjelaskan E-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.
“E-Katalog ini kayak kolamnya gitu lo mas, jadi semua produk UMKM tayang di situ, kemudian harapannya pemerintah daerah bisa memajukan UMKM dengan membeli produk-produk tersebut,” terangnya.
Baca juga : Mahasiswa Unisa Bandung Bentuk Paguyuban UMKM untuk Dorong Kesejahteraan Desa
Lainnya, Hendi juga mengungkapkan saat ini juga terdapat program Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
“Barang datang bisa langsung dibayar dengan kartu kredit pemerintah, jadi bisa lebih cepat pembayarannya. Ini juga pasti lebih memudahkan UMKM untuk bertransaksi dengan pemerintah,” ungkap Hendi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi menyambut positif sejumlah terobosan kemudahan yang diinisasi LKPP RI.
Menurutnya, hal tersebut memang menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat.
“Penyederhanaan seperti ini penting, karena kalau yang punya usaha makanan harus mengurus berkas yang banyak nanti bisa jadi malah tidak masak-masak,” ungkap Dion. (RO/Z-1)
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui BUMD PT Habaring Hurung Sampit-Kalteng resmi menjalin kolaborasi strategis dalam memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa.
Realisasi belanja pemerintah di sektor pangan tahun 2025 masih rendah. Dari total pagu Rp54 triliun, hingga September baru Rp15 triliun atau 27 persen yang terserap.
Forum ICEF-IPFE 2025 perkuat digitalisasi pengadaan dan peran UMKM demi percepatan ekonomi nasional berbasis produk dalam negeri.
Kerja sama Kemenkop dan LKPP untuk memastikan produk-produk koperasi bisa masuk dan terdaftar dalam katalog pengadaan pemerintah.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat jumlah tayang produk Katalog Elektronik (e-Katalog) Versi 6 telah mencapai 3,5 juta produk per akhir 2024.
Katalog Elektronik Versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik.
Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan stadion sebagai upaya memperkuat ekosistem sepak bola sekaligus pemberdayaan UMKM.
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Indonesia resmi jadi negara dengan kedai kopi terbanyak di dunia. Hampir 462 ribu coffee shop tumbuh dari budaya nongkrong, UMKM, dan ekosistem digital.
Suryo menjelaskan, motivasi utamanya membangun pabrik di Lampung Timur adalah untuk menekan angka pengangguran yang tinggi di daerah asalnya.
Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Tanah Datar, Jack Maradona, menyampaikan pada kegiatan tersebut tercatat sebanyak 196 pelaku UMKM berjualan.
Sebagai agency terkemuka, HDA GO memposisikan diri sebagai solusi end-to-end bagi pemilik restoran, coffee shop, tempat makan, hingga penginapan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved