Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menegaskan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam proses pengadaan pemerintah dapat menjadi salah satu strategi untuk mendorong pemerataan ekonomi. Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Hendi itu pada kegiatan sosialisasi “Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Koperasi Melalui Katalog Elektronik” di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (25/4).
Selain Hendi, dalam kegiatan yang dilaksanakan di Restoran Ayam Bakar Bambu Kuning Purworejo itu juga dihadiri Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi bersama anggota DPRD Purworejo dari Fraksi PDI Perjuangan, Pj Sekda Purworejo Achmad Kurniawan, sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 LKPP RI, dan mantan Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setiabudi.
Hendi mengungkapkan untuk membangun pemerataan ekonomi dengan memaksimalkan potensi pengadaam pemerintah, lembaga yang dipimpinnya terus mengupayakan penyederhanaan proses pengadaan pemerintah yang bersih dan transparan. Hal itu dimaksudkan agar pelaku usaha lokal khusunya mikro, kecil, dan koperasi dapat lebih mudah mengikuti proses pengadaan yang ada di pemerintah.
Baca juga : Pergerakan Ekonomi selama Mudik Lebaran Diperkirakan Rp385 Triliun
“Masih banyak sedulur-sedulur UMKM atau UMKK yang berpikir untuk bisa bertansaksi dengan pemerintah daerah itu ribet dan sulit. Maka dari itu hari ini kita terangkan bahwa ada yang namanya E-Katalog,” tutur mantan Wali Kota Semarang itu.
Hendi menjelaskan E-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.
“E-Katalog ini kayak kolamnya gitu lo mas, jadi semua produk UMKM tayang di situ, kemudian harapannya pemerintah daerah bisa memajukan UMKM dengan membeli produk-produk tersebut,” terangnya.
Baca juga : Mahasiswa Unisa Bandung Bentuk Paguyuban UMKM untuk Dorong Kesejahteraan Desa
Lainnya, Hendi juga mengungkapkan saat ini juga terdapat program Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
“Barang datang bisa langsung dibayar dengan kartu kredit pemerintah, jadi bisa lebih cepat pembayarannya. Ini juga pasti lebih memudahkan UMKM untuk bertransaksi dengan pemerintah,” ungkap Hendi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi menyambut positif sejumlah terobosan kemudahan yang diinisasi LKPP RI.
Menurutnya, hal tersebut memang menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat.
“Penyederhanaan seperti ini penting, karena kalau yang punya usaha makanan harus mengurus berkas yang banyak nanti bisa jadi malah tidak masak-masak,” ungkap Dion. (RO/Z-1)
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
LKPP dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dalam memperkuat sistem pengadaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kasus pengadaan Chromebook 2020-2021 tanpa keterlibatan LKPP mengungkapkan dugaan korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim, menyebabkan kerugian negara Rp 2,1 triliun.
Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat transformasi pengadaan barang dan jasa melalui program Si-Muli (Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli).
Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan memiliki peran strategis dalam reformasi belanja negara.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Kegiatan Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” direncanakan akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan lokasi yang bergiliran di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Program ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra program tersebut.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah untuk memperkuat pengembangan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meresmikan Program Kita Jaga Usaha (KJU) Tahap I sebagai upaya pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana Sumatra.
CPI bersama Bank Indonesia meluncurkan buku pedoman implementasi model bisnis UMKM berkelanjutan sebagai panduan mendorong ekonomi hijau dan akses pembiayaan ramah lingkungan.
Jejak Jajanan Nusantara tidak hanya menampilkan beragam kuliner tradisional, tetapi juga menghadirkan berbagai inisiatif penguatan kapasitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved