Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEPALA Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menegaskan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam proses pengadaan pemerintah dapat menjadi salah satu strategi untuk mendorong pemerataan ekonomi. Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Hendi itu pada kegiatan sosialisasi “Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Koperasi Melalui Katalog Elektronik” di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (25/4).
Selain Hendi, dalam kegiatan yang dilaksanakan di Restoran Ayam Bakar Bambu Kuning Purworejo itu juga dihadiri Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi bersama anggota DPRD Purworejo dari Fraksi PDI Perjuangan, Pj Sekda Purworejo Achmad Kurniawan, sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 LKPP RI, dan mantan Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setiabudi.
Hendi mengungkapkan untuk membangun pemerataan ekonomi dengan memaksimalkan potensi pengadaam pemerintah, lembaga yang dipimpinnya terus mengupayakan penyederhanaan proses pengadaan pemerintah yang bersih dan transparan. Hal itu dimaksudkan agar pelaku usaha lokal khusunya mikro, kecil, dan koperasi dapat lebih mudah mengikuti proses pengadaan yang ada di pemerintah.
Baca juga : Pergerakan Ekonomi selama Mudik Lebaran Diperkirakan Rp385 Triliun
“Masih banyak sedulur-sedulur UMKM atau UMKK yang berpikir untuk bisa bertansaksi dengan pemerintah daerah itu ribet dan sulit. Maka dari itu hari ini kita terangkan bahwa ada yang namanya E-Katalog,” tutur mantan Wali Kota Semarang itu.
Hendi menjelaskan E-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.
“E-Katalog ini kayak kolamnya gitu lo mas, jadi semua produk UMKM tayang di situ, kemudian harapannya pemerintah daerah bisa memajukan UMKM dengan membeli produk-produk tersebut,” terangnya.
Baca juga : Mahasiswa Unisa Bandung Bentuk Paguyuban UMKM untuk Dorong Kesejahteraan Desa
Lainnya, Hendi juga mengungkapkan saat ini juga terdapat program Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
“Barang datang bisa langsung dibayar dengan kartu kredit pemerintah, jadi bisa lebih cepat pembayarannya. Ini juga pasti lebih memudahkan UMKM untuk bertransaksi dengan pemerintah,” ungkap Hendi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi menyambut positif sejumlah terobosan kemudahan yang diinisasi LKPP RI.
Menurutnya, hal tersebut memang menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat.
“Penyederhanaan seperti ini penting, karena kalau yang punya usaha makanan harus mengurus berkas yang banyak nanti bisa jadi malah tidak masak-masak,” ungkap Dion. (RO/Z-1)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat jumlah tayang produk Katalog Elektronik (e-Katalog) Versi 6 telah mencapai 3,5 juta produk per akhir 2024.
Katalog Elektronik Versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik.
LEMBAGA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) turut menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan dihelat pada November mendatang.
Nilai transaksi belanja barang dan jasa melalui katalog elektronik Belanja Langsung Toko Online (E-Blangkon) Jawa Tengah telah mencapai Rp263,9 miliar
Pemulihan jaringan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), dari informasi yang pihaknya terima per malam ini, Kamis (27/6), tim Kominfo dan BSSN sedang melakukan migrasi data dari backup server
Pemerintah menargetkan bahwa pada akhir Juni 2024, sebanyak 18 layanan publik yang terdampak oleh insiden serangan siber pada PDSN 2
SEBANYAK 20 perempuan pelaku UMKM dari Jawa Tengah didapuk menjadi yang terbaik pada Program Women Ecosystem Catalyst (WEC) Season 2.
Perjalanan usaha sering kali berawal dari kecintaan pada tradisi keluarga. Inilah yang dialami Ratna, pemilik Baker’s Gram, sebuah UMKM di bidang kuline.
Keberadaan ritel modern sebagai mitra pemerintah sangat strategis dalam memperluas akses pasar, memperpendek rantai distribusi, serta menjaga pasokan dan harga pangan yang terjangkau
BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp69,8 triliun kepada 8,29 juta pelaku UMKM hingga Mei 2025, sebagai wujud komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan.
Sinergitas antara BI dengan Pemkab Tegal ini terhitung untuk ke-3 kalinya dalam rangkaian kegiatan Slawi Ageng dan merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi ke-424 Kabupaten Tegal.
Hotel Salak The Heritage menawarkan ruang usaha eksklusif di lokasi strategis di Bogor, tepat di depan Istana Kepresidenan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved