Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
LEMBAGA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) turut menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan dihelat pada November mendatang. Itu dilakukan melalui pendampingan pengadaan logistik Pilkada 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pendampingan tersebut merupakan kewajiban LKPP demi menciptakan Pilkada yang aman, tertib, dan kondusif sehingga akan membuahkan hasil Pilkada yang terbaik.
“Prinsipnya, kami di LKPP siap mendampingi proses pengadaan logistik. Sebab, kami juga punya tanggung jawab untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada agar menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik yang akan memimpin daerah,” ujar Hendi melalui keterangan tertulis, Kamis (22/8).
Baca juga : Bawaslu Jabar Beberkan Kerawanan yang Berpotensi Terjadi saat Pilkada 2024
Ketua KPU Mochammad Afifuddin pun menyampaikan rasa terima kasih. Berkat pendampingan dari LKPP, pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar. Diharapkan, hal serupa terjadi pada tahapan Pilkada.
“Berbeda dengan Pemilu 2024, Pilkada ini proses pengadaannya lebih singkat karena hanya membutuhkan waktu 60 hari dengan jumlah TPS yang tidak sebanyak Pemilu. Oleh sebab itu, akan berimbas pada proses pengadaannya,” ujar Mochammad.
Direktur Pasar Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo mengatakan dalam memenuhi kebutuhan logistik Pilkada 2024, KPU dapat menggunakan metode e-purchasing melalui Katalog Elektronik Sektoral.
Meski proses pengadaannya melalui Katalog Elektronik Sektoral, LKPP tetap memberikan pendampingan penuh kepada KPU agar proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan. (Z-11)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved