Dukungan kepada Supriyanto untuk Maju Pilkada Klaten terus Mengalir

Sungai Dengkeng Meluap, Ratusan Warga Cawas Klaten Terpaksa Mengungsi

Terkait tanggul yang jebol, pemerintah daerah akan melibatkan sektor swasta untuk percepatan perbaikan. 

Sekolah di Klaten Terendam Banjir

Curah hujan tinggi pada Selasa (3/3) menyebabkan Sungai Dengkeng meluap.

Polres Klaten Tangkap Pencetak dan Pengedar 3.556 Lembar Uang Palsu Pecahan Rp100 Ribu

Polres Klaten berhasil membongkar pencetak dan pengedar uang palsu pecahan Rp100.000, serta menangkap empat orang tersangka. Barang bukti uang palsu yang diamankan sebanyak 3.556 lembar.

Pasar Gedhe Klaten Dipasok Beras SPHP 4.700 Ton, Februari Penyaluran Terakhir

Penyaluran beras SPHP ke Pasar Gedhe Klaten, dilakukan dua kali pengiriman. Pertama, pada Senin (23/2) 2.700 ton, dan penyaluran kedua, Jumat (27/2), sejumlah 2.000 ton.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan

Tujuannya memberi kesempatan kepada masyarakat pengguna layanan menyampaikan usulan, masukan, dan saran kepada penyelenggara pelayanan terkait dengan pelayanan yang diterima.

Disperakim Klaten Hadapi Permasalahan RTLH dan Kawasan Kumuh

Ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, perlu ditangani secara sinergi dan kolaborasi gabungan dari berbagai sumber dana .

Pengamat Soroti Tingginya Biaya Politik pada Pilkada Langsung

Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.

500 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Evaluasi Pilkada Dinilai Mendesak

Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.

Biaya Politik yang Tinggi dalam Pilkada Jadi Persoalan Serius

Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.

Wacana Pilkada tak Langsung Jadi Ancaman untuk Demokrasi Lokal

Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.

BRIN: Pilkada Lewat DPRD Berisiko Picu Politik Uang Lebih Mahal

Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.

Pilkada Langsung Dituding Biang Kerok Politik Uang, Wacana Kembali ke DPRD Menguat

SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.

Reposisi Ekonomi dan Geopolitik Energi

Islam serta Perlindungan Saksi dan Korban

Ramadan dan Ruh Badar: Pelajaran Strategi, Musyawarah, dan Disiplin dari Perang Badar

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia