Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan masyarakat. Melalui forum ini pengguna layanan diberikan kesempatan menyampaikan saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan.
Penyelenggaraan forum konsultasi publik standar pelayanan publik DKPP Klaten di Aula Mandiri Pangan, Rabu (25/2), diikuti jajaran OPD, Paguyuban Camat, Paguyuban Kepala Desa, Koordinator Pengendali Hama, KTNA, Gapoktan, Pers Media Indonesia, dan Penyuluh Pertanian.
Kepala DKPP Klaten, Iwan Kurniawan, dalam sambutan pembukaan forum konsultasi publik mengungkapkan, bahwa forum ini merupakan kegiatan dialog dan diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan (DKPP) dan masyarakat pengguna layanan.
Dalam forum diskusi tersebut, dibahas rancangan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, atau permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
“Adapun tujuan penyelenggaraan forum konsultasi publik, adalah Tu,” kata Kepala DKPP Klaten.
Sedangkan manfaat bagi masyarakat, yaitu adanya pemahaman yang sama antara penyelenggara pelayanan dan pengguna layanan. Pun, masyarakat memperoleh pengetahuan dan kepastian layanan untuk menyelaraskan harapan dengan kemampuan penyelenggara pelayanan,
Menurut Iwan Kurniawan, DKPP Klaten memberikan layanan kepada masyarakat yang meliputi penyediaan obat/pestisida, penerbitan rekomendasi teknis registrasi PSAT (pangan segar asal tumbuhan), dan PDUK (produksi dalam negeri usaha kecil).
Selain itu, DKPP Klaten juga memberikan pelayanan rekomendasi usaha hewan dan produk hewan, pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan (RPH), pelayanan kesehatan hewan, serta penyediaan benih padi bersertifikat dan penyediaan benih ikan.
Dalam pelaksanaan forum konsultasi publik DKPP Klaten, dihadiri Rahayu Purwanti dari Bagian Organisasi Setda Klaten dan Rizky Windar Amelia, perwakilan dari Unwidha Klaten. Acara diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan FKP DKPP Klaten. (H-2)
DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan di Banyoe Oeriep Klaten, Rabu (23/7).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved