Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya Zatriawati mengungkapkan pemungutan suara ulang (PSU) berpotensi terjadi pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Sorong dan beberapa kabupaten. Itu bisa terjadi lantaran adanya indikasi kecurangan pemilu, yakni pemilih menggunakan identitas orang lain untuk mencoblos pada 14 Februari 2024.
"Ini sedang kami telusuri karena bisa masuk kategori pidana pemilu dan juga bisa dilakukan PSU," kata Zatriawati di Sorong, Kamis (15/2).
Bawaslu PBD masih terus menelusuri informasi adanya pemilih yang menggunakan identitas orang lain untuk mencoblos pada sejumlah TPS di Kota Sorong. Di samping itu, Bawaslu PBD juga terus memantau proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan distrik (PPD) hingga KPU kabupaten/kota.
Baca juga : Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang Salah Satu TPS Bandar Lampung
Zatriawati menegaskan tidak dibenarkan seseorang menggunakan identitas orang lain untuk menyalurkan hak pilih dalam pemilu.
Bawaslu PBD belum bisa memastikan berapa persen TPS di Kota Sorong yang potensial menggelar PSU sebab proses penghitungan dan rekapitulasi suara masih terus berlangsung.
"Saya belum bisa mengkalkulasi berapa persen. Dalam proses pendalaman kasus ini, kami akan memastikan kejadian seperti itu ada di berapa TPS, lalu TPS-TPS itu ada di distrik mana saja. Itu sedang kami telusuri," jelasnya.
Baca juga : Ditanya Dugaan Kecurangan dan Kisruh Pemilu Luar Negeri, Jokowi: Laporkan ke Bawaslu
Bawaslu PBD berharap persoalan yang terjadi di tingkat TPS bisa segera diselesaikan sehingga tidak berlanjut ke tahap rekapitulasi berjenjang selanjutnya.
"Kalau bisa di selesaikan di TPS itu jauh lebih baik," harap Zatriawati.
Jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Sorong ialah 205.507 orang. Warga Kota Sorong menyalurkan hak pilih mereka pada 730 TPS yang tersebar pada 10 distrik.
Baca juga : Banyak TPS Terdampak Banjir, Bawaslu: Bisa Pemungutan Suara Susulan
Adapun total pemilih yang masuk dalam DPT di Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 440.826 orang, dengan jumlah TPS sebanyak 2.156 yang tersebar pada enam kabupaten/kota, 132 distrik (kecamatan) dan 1.013 kampung (desa) dan kelurahan. (Ant/Z-11)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Amendemen UUD dinilai jalan untuk melakukan penataan sistem pemilu serat pemerintahan secara komprehensif dan konstitusional.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
PEMERINTAH Kota Sorong resmi menyosialisasikan Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program Sekolah Gratis dan SK Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.
Seluruh persyaratan administratif dan regulasi yang mendukung pembangunan pasar harus tuntas tahun ini.
SUKU Moi merupakan suku asli Tanah Papua yang tinggal di wilayah pesisir Papua Barat Daya.
Transportasi gratis berupa tiga buah longboat bagi para guru dan juga para pegawai yang bertugas di pulau Doom, pulau Soop dan pulau Ram.
Wali Kota Sorong mengatakan, kegiatan Gerakan Pangan Murah ini dapat membantu Pasokan Masyarakat, serta melaksanakan aksi Pengendalian Inflasi.
Pembangunan dan peningkatan sarana kesehatan menjadi prioritas utama dalam program pembangunan daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved