Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN lembar surat suara di TPS 19 Kelurahan Way Kandis, Kota Bandar Lampung, Lampung, ditemukan telah tercoblos. Akibat temuan yang dilaporkan oleh warga ini, Bawaslu menghentikan proses pemungutan suara dan merekomendasikan supaya dilakukan pemungutan suara ulang.
Bawaslu Kota Bandar Lampung menghentikan proses pemungutan suara di TPS 19 Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang. Penghentian ini dilakukan karena terdapat sejumlah surat suara yang sudah tercoblos sebelum dicoblos oleh warga.
Jenis surat suara itu yakni surat suara pemilihan anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung.
Baca juga : Banyak Surat Suara Tercoblos di TPS 19 Waykandis Lampung, Bawaslu: Ini Kejadian Khusus
Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Hasanudin Alam, mengatakan informasi temuan ini dilaporkan warga karena surat suara yang diterima sudah tercoblos. Dari laporan itu, pihaknya memeriksa surat suara lain dan memang ditemukan dua jenis surat suara sudah tercoblos.
Dengan temuan itu, Bawaslu menyatakan surat suara yang telah dicoblos oleh warga dimasukkan ke kotak suara tidak sah. Selanjutnya Bawaslu merekomendasikan supaya KPU melakukan pemungutan suara ulang. (Z-2)
Baca juga : Dugaan Kecurangan Pilpres, Puluhan Surat Suara sudah Dicoblos
Pengosongan TPS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bersama unsur kewilayahan.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyegel tempat pengolahan sampah (TPS) ilegal milik perusahaan Tras Environ Mental di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang.
Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah.
Kemensos telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved