Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sudah ada mekanisme untuk memproses dugaan kecurangan saat pemilihan umum (pemilu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan. Hal itu disampaikan presiden merespons laporan pemilu di luar negeri yang berlangsung kisruh serta dugaan kecurangan pemilu secara umum.
"Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu," ujar Jokowi setelah memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2). Presiden memilih bersama Ibu Negara Iriana.
Presiden juga mengatakan ada mekanisme lain yakni proses di Mahkamah Konstitusi (MK). MK berwenang memutus sengketa perselisihan hasil pemilu. Di sidang MK, bisa dibuktikan jika ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Baca juga : Anggota DPRD DIY Temuka Surat Undangan Memilih untuk Orang yang Sudah Meninggal Dunia
"Kemudian kalau masih belum, ini kan masih ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti," imbuh presiden.
Presiden datang ke TPS bersama Iriana sekitar pukul 08.48 WIB. Setelah duduk menunggu, keduanya langsung menuju bilik suara.
Jokowi hadir di TPS dengan menggenakan kemeja putih. Sedangkan Iriana menggunakan terusan berwarna hijau. (Z-1)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved