Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sudah ada mekanisme untuk memproses dugaan kecurangan saat pemilihan umum (pemilu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan. Hal itu disampaikan presiden merespons laporan pemilu di luar negeri yang berlangsung kisruh serta dugaan kecurangan pemilu secara umum.
"Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu," ujar Jokowi setelah memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2). Presiden memilih bersama Ibu Negara Iriana.
Presiden juga mengatakan ada mekanisme lain yakni proses di Mahkamah Konstitusi (MK). MK berwenang memutus sengketa perselisihan hasil pemilu. Di sidang MK, bisa dibuktikan jika ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Baca juga : Anggota DPRD DIY Temuka Surat Undangan Memilih untuk Orang yang Sudah Meninggal Dunia
"Kemudian kalau masih belum, ini kan masih ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti," imbuh presiden.
Presiden datang ke TPS bersama Iriana sekitar pukul 08.48 WIB. Setelah duduk menunggu, keduanya langsung menuju bilik suara.
Jokowi hadir di TPS dengan menggenakan kemeja putih. Sedangkan Iriana menggunakan terusan berwarna hijau. (Z-1)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved