Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG hari pemungutan suara Pemilu 2024, warga Gondomanan ditawari bingkisan oleh tim yang mengatasnamakan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal tersebut disampaikan Ugi.
Ia menceritakan, kejadian tersebut terjadi pada Kamis (8/2) siang di rumahnya, selepas Zuhur. Seseorang mengetuk rumahnya dan menawari kalender dan bingkisan dari salah satu paslon capres dan cawapres.
"Saya sempat menerimanya. Tapi, karena mau difoto, saya kembalikan. Saya bilang sudah punya pilihan sendiri," kata dia, Jumat (9/2).
Baca juga : Bawaslu Nyatakan Gus Miftah Tidak Langgar UU Pemilu
Ia mengaku tidak mengenal sosok yang akan memberi bingkisan tersebut. Ugi pun memastikan, orang itu bukan warga kampungnya.
Jumlah nominal politik uang yang akan diberikan juga tidak tahu.
"Uangnya tidak tahu jumlahnya karena ada di dalam bungkusan warna abu-abu," papar dia.
Baca juga : Jelang Masa Tenang, Bawaslu Mulai Bersihkan APK Partai
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Bawaslu DIY, M Najib menyatakan, kasus yang dialami Ugi berarti belum sampai terjadi politik uang. Pasalnya, orang tersebut belum menerima bingkisan yang mengatasnamakan Paslon tertentu.
"Kami meminta masyarakat untuk mencegah politik uang dengan menolaknya," kata dia.
Namun, apabila sampai ada pemaksaan dan intimidasi untuk menerima politik uang dan memilih calon tertentu, orang tersebut bisa melaporkannya ke Bawaslu.
Baca juga : Semua Kecamatan di Bangka Rawan Potensi Serangan Fajar
Menurut dia, lebih baik mencegah daripada menemukan fakta pelanggaran. Ia mengatakan, pelanggaraan yang diproses sebagian berasal dari laporan masyarakat karena personel Bawaslu yang terbatas. (Z-5)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengingatkan di masa tenang ini sudah tidak boleh lagi melakukan kampanye.
SEBANYAK 1.553 pasangan calon kepala daerah bakal berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Senin (23/9), akan diumumkan pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pukul 19.00 WIB. KPU DKI akan menghadirkan para paslon untuk mengambilnya.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) memberi rekomendasi terhadap empat pasangan calon (paslon) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
MAHKAMAH Agung (MA) telah menerbitkan salinan resmi Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 lewat laman resminya. Putusan tersebut mengubah tafsir syarat usia minimum calon kepala daerah
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI berencana untuk mengumumkan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2024 pada Rabu (24/4) mendatang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved