Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengerahkan seluruh personilnya untuk melakukan patroli khusus di masa tenang. Adapun masa tenang Pemilu 2024 akan dimulai pada 11 Februari dan berakhir pada 13 Februari.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo menyatakan, patroli itu dilakukan pada masa tenang demi mencegah para peserta Pemilu melakukan pelanggaran seperti pembagian uang atau serangan fajar.
"Ada patroli pengawasan yang dilakukan jajaran," ungkap Benny saat dikonfirmasi, Jumat (9/2).
Baca juga : Bawaslu Ingatkan Caleg tidak Lakukan Politik Uang Jelang Masa Tenang
Jajaran Bawaslu di DKI dari tingkat provinsi, kota kabupaten, hingga kelurahan serta 30 ribu petugas pengawasan TPS akan dikerahkan dalam patroli tersebut.
Benny pun berharap para peserta pemilu maupun masyarakat dapat bersikap bijak dalam masa tenang tersebut.
"Masa tenang harapannya harus sesuai aturan atau regulasi. Tidak boleh ada aktivitas kampanye. Peserta harus tenang sehingga masyarakat bisa berkontemplasi untuk menjatuhkan pilihan demi kemajuan bangsa ini. Tidak ada aktivitas kampanye dan tidak ada politik uang dan juga sama-sama menjaga kondusifitas di DKI Jakarta," jelas Benny.
Baca juga : Bawaslu: Masa Tenang adalah Masa Paling Tidak Tenang
Pihaknya juga berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk menurunkan alat peraga kampanye (APK) dimulai pukul 00.00 pada 11 Februari nanti.
"Mulai sekarang sudah kita cicil penurunan APK terutama di lokasi-lokasi yang dilarang dan membahayakan seperti JPO, di trotoar, dan di pohon serta tiang listrik karena mengganggu estetika juga," imbuh Benny. (Z-8)
Baca juga : PB PMII Desak KPK dan Bawaslu Periksa Zulkifli Hasan Terkait Dugaan Politik Uang
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved