Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Forum Literasi Politik, Hukum, dan Keamanan Digital (Firtual) bertema “War on Drugs” di Surabaya, Rabu (24/1).
Plt. Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kominfo, Marroli J. Indarto, yang diwakili oleh Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum dan HAM, Astrid Ramadiah Wijaya, menyampaikan bahwa Riset BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami penurunan.
“Dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% pada tahun 2023. Meskipun penurunan angka hanya sebesar 0,22 poin, lebih dari 300 ribu anak bangsa berhasil diselamatkan,” papar Astrid membacakan sambutan. (24/1).
Meski begitu, kata dia, narkoba masih menjadi musuh yang harus ditangani bersama. Survei BNN dengan BRIN menunjukkan bahwa prevalensi pemakai narkoba berada pada rentang umur 15-58 tahun.
“Narkoba telah masuk ke berbagai sektor dengan masih adanya pekerja yang menggunakan narkoba ketika beraktivitas di kantor. Bahkan, pelajar sudah mencoba narkoba sejak di bangku sekolah menengah pertama,” tambah Astrid.
Deputi Pencegahan BNN, Richard M. Nainggolan menyampaikan bahwa upaya memerangi narkoba harus terus diperluas cakupannya. Tidak hanya memerangi narkoba, namun juga harus membuat Indonesia bersih dari narkoba. Richard menjelaskan, seringkali masyarakat berpersepsi bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah bagi mereka yang masih muda usianya.
“Faktanya, angka penyalahgunaan terbesar berada pada kelompok pekerja dan menimbulkan masalah berantai, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga menurunnya produktivitas yang merugikan organisasi,” jelas Richard.
Permasalahan memerangi narkoba diungkapkan Richard harus dinamis dikarenakan karakteristik kejahatan narkoba begitu terstruktur dan bisa dilakukan oleh siapa saja.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, yang turut hadir selaku narasumber memaparkan bahwa profesi karyawan merupakan profesi dengan jumlah terlapor dalam kasus narkoba terbanyak pada bulan Januari hingga Juni 2023 dari data BNN dan Polri. Sehingga, diperlukan upaya antisipasi dan pencegahan bagi para pekerja, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah wajib tes urin untuk pelamar calon ASN, deteksi urin secara rutin, untuk pencegahan perlu kontak pengaduan yang bekerja sama dengan BNN apabila diduga ada penyalahgunaan narkoba, dan pendirian pusat informasi dan edukasi narkoba di kantor-kantor pemerintahan,” ujar Sherlita.
Psikolog Klinis & Influencer, Nanin Aritrana, pada kesempatan ini turut mengajak generasi muda mengambil peran memerangi narkoba. Nanin menjelaskan bahwa banyak orang ingin mendapatkan 3B yakni Bahagia, Bebas, dan Berkembang, dan untuk menuju ketiga hal tersebut terdapat celah lewat penyalahgunaan narkoba.
Kegiatan Firtual “War on Drugs” dihadiri oleh sekitar 250 peserta yang terdiri dari ASN dan masyarakat umum secara daring dan luring, serta diharapkan dapat ikut menularkan semangat memerangi narkoba. Acara ini juga ditayangkan secara langsung di akun Youtube Ditjen IKP Kominfo. (M-3)
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mensinyalir ada pihak yang berusaha melawan dirinya setelah memutuskan efisiensi terhadap semua anggaran di kementerian dan lembaga secara besar-besaran.
Prabowo berkomitmen akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved