Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KELOMPOK kriminal bersenjata (KKB) melakukan pembakaran rumah dinas anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, yang berada di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Sabtu (20/1).
Komandan Satgas Yonif 330/Tri Dharma Mayor Infanteri Dedy Pungky Irawanto dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jayapura, Papua, Sabtu, menjelaskan aksi anggota KKB tersebut membuat sedikitnya 30 orang warga setempat ketakutan dan mendatangi Pos TNI Satgas 330/Tri Dharma untuk meminta perlindungan.
"Sehari sebelumnya terjadi kontak tembak senjata antara Satgas Ops Damai Cartenz dengan anggota KKB yang mengakibatkan satu personel Brimob Satgas Damai Cartenz Bripda Alfandi Steve Karamoy meninggal dunia," jelasnya.
Baca juga: Aksi KKB Dinilai Rugikan Masyarakat Papua
Dedy melanjutkan aksi yang dilakukan anggota KKB Intan Jaya tidak hanya meneror aparat keamanan, tetapi juga menyasar masyarakat setempat.
"Sehingga kami tidak mau tinggal diam dan segera melakukan penindakan tegas untuk menghalau KKB agar tidak masuk ke dalam Kota Sugapa," tambahnya.
Baca juga : Disandera Setahun, Pilot Susi Air Tak Kunjung Dibebaskan
Ia menjelaskan anggota KKB juga merusak fasilitas yang dibangun pemerintah daerah dan melakukan teror yang mengakibatkan situasi keamanan menjadi tidak kondusif.
"Sungguh ironis, pada saat pemerintah berupaya melakukan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Intan Jaya, KKB justru terus melakukan aksi yang merugikan masyarakat," sebut Dedy.
Ia menambahkan aksi yang dilakukan anggota KKB itu justru menjadi faktor penghambat laju pertumbuhan pembangunan dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. (Ant/Z-4)
Tunjangan perumahan Ketua DPRD Kota Bandung sebesar Rp 58 juta, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 56 juta, dan anggota DPRD sebesar Rp 53 juta per bulan.
Pembangunan rumah dinas tersebut bukanlah hal yang penting saat ini karena dirinya masih bisa menempati pendopo.
Prabowo pun langsung menanyakan kehadiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Srimul). Namun, Srimul tidak hadir.
Namun, belum diketahui kasus yang menjerat Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.
KPK menjelaskan mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, tidak hadir saat dipanggil penyidik karena kesalahan pengiriman surat panggilan ke alamat rumah dinas.
DPR RI bersikukuh jika kerusakan rumah tersebut tak layak dan sulit untuk diperbaiki.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved