Aksi KKB Dinilai Rugikan Masyarakat Papua

BERBAGAI aksi kelompok kriminal bersenjata dengan membakar sekolah ataupun menembak warga yang dikatakan sebagai perjuangan untuk kemerdekaan sama tidak mencerminkan masyarakat Papua. Alih-alih membawa aspirasi masyarakat, ulah mereka justru merugikan masyarakat dan membuat trauma serta ketakutan.

Penegasan itu disampaikan tokoh masyarakat Papua, Yonas Alfons Nusy. Ia tegas menyebut gerakan KKB bukanlah sebuah perjuangan, melainkan tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia.

Menurutnya, tindakan kekerasan, penyanderaan, dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat.

Baca juga: PJ Gubernur Papua Barat Daya Lepas 36 Siswa Program Generasi ...

"Pembunuhan, penyanderaan, dan pembakaran fasilitas layak disebut tindakan kriminal. Perbuatan tersebut tidak memiliki dasar moral atau tujuan yang dapat dijustifikasi. Contoh, pembunuhan Michelle Kurisi Doga, seorang perempuan Papua,” ujar Nusy dalam keterangannya, Rabu (17/1).

Ia juga menyebut KKB tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi juga menyebarkan kebohongan. “Perjuangan yang mereka akui itu tidak memiliki hasil nyata, melainkan hanya aksi pemberontakan yang tidak produktif." 

Ia justru mengambarkan kelompok tersebut sebagai pembohong. Untuk itu Nusy berharap masyarakat Papua tidak terprovokasi oleh aksi kelompok tersebut.

“Para pemimpin dan tokoh masyarakat Papua memainkan peran kunci dalam mengekspresikan penolakan terhadap KKB. Mereka menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama untuk mengatasi ancaman. Pernyataan tegas dari pemimpin dan tokoh masyarakat ini mencerminkan tekad untuk menciptakan Papua yang damai, sejahtera, dan berdaya,” tegas Nusy.

Masyarakat Papua, lanjut dia juga menyadari bahwa keberadaan KKB menghambat pembangunan dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk kehidupan sehari-hari.

Ia pun berharap masyarakat membantu pemerintah dalam membangun Papua. Dengan begitu dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan stabil di wilayah mereka. Dalam upaya menanggulangi tantangan ini, Pemerintah Indonesia juga telah memulai Operasi Damai Cartenz 2024, dengan fokus pada penegakan hukum terhadap KKB di Papua.

“Suara penolakan terhadap KKB adalah cerminan tekad masyarakat Papua untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya. (MS/N-1)