Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
CALON presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menyebutkan bakal memudahkan subsidi pupuk untuk meringankan beban petani tembakau. Salah satunya dengan menyiapkan produksi pupuk pabrikan agar jumlahnya bisa ditingkatkan. Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan petani tembakau asepan di Gudang Tembakau Empatlima, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
"Yang mesti disiapkan adalah produksi pabrik, produksi pupuk dari pabrik dan cara distribusinya sehingga kelompok ini akan bisa memenuhi kebutuhannya," ujar Ganjar berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (27/12).
Ganjar pun menunjukkan keberpihakannya kepada petani. Dia meminta para pengusaha pupuk kimia maupun organik untuk memberikan kemudahan terhadap apa yang menjadi kebutuhan petani tembakau.
Baca juga : Dinamika Elektabilitas Paslon Ketat, Pilpres Diprediksi Berlangsung 2 Putaran
"Kalau hari ini pengelola pupuk mendengarkan apa yang saya sampaikan, tolong kawan-kawan petani pupuk yang tidak mendapatkan subsidi penuhi saja kebutuhannya, toh pabrikan juga untung," ucap Ganjar.
Baca juga : Alam Ganjar Berharap Anak Muda Semakin Produktif
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menjelaskan, sejumlah daerah di Jawa Tengah memiliki potensi tembakau yang berkualitas seperti Kabupaten Temanggung, Klaten dan Boyolali.
Bahkan, kata Ganjar, tembakau yang berasal dari Jawa Tengah menjadi komoditas unggulan untuk Indonesia sehingga para petaninya juga harus bisa lebih makmur dan sejahtera.
Ganjar meyakini bahwa potensi tembakau Indonesia selalu menarik perhatian dunia.
Oleh sebab itu, jika terpilih menjadi Presiden 2024 Ganjar bakal mendirikan pusat tembakau di Indonesia dan lokasi yang paling strategis menurut Ganjar adalah di Jawa Tengah.
"Klaten dan Boyolali itu tembakau yang sudah diekspor. Jadi ini potensi pertanian kita yang cukup bagus dan memang harus dibantu," jelas Ganjar.
"Temanggung itu kan ikon tembakau dunia. Kalau kita bicara srintil itu hanya ada di sana dan harganya mahal sekali. Maka perlu adanya pusat tembakau di Indonesia dan tempat yang paling bagus adalah di Jawa Tengah," sambung Ganjar.
Sebagai informasi, tembakau dari petani di Klaten telah mencapai pangsa pasar luar negeri. Tembakau Klaten telah diekspor hingga ke Amerika dan negara-negara di Eropa. (Z-8)
Gelombang tinggi hingga 4 meter juga masih berlangsung di perairan selatan dan ketinggian 2,5 meter di perairan Karimunjawa bagian timur.
Kasus PHK di Jawa Tengah diperkirakan semakin meningkat hingga akhir tahun mendatang. Hal ini seiring semakin bertambahnya sejumlah perusahaan (industri) yang tutup .
GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengatakan saat ini pihaknya terus menggencarkan pembangunan rumah sederhana layak huni (RSLH).
CJIBF hadir sebagai forum kolaborasi untuk membangun potensi-potensi wilayah di Jawa Tengah.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Air laut pasang (rob) diperkirakan akan mencapai puncaknya dengan ketinggian 1 meter terjadi pukul 13.00-16.00, sehingga berdampak banjir rob di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.
Jika industri tembakau sebagai pembeli utama bahan baku terganggu, maka penyerapan hasil panen petani akan menurun drastis.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menegaskan bahwa sektor tembakau merupakan salah satu andalan perekonomian daerah
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Pemerintah kembali menuai kritik tajam atas implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved