Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
ANGGOTA Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara, Chandra Rambe, menegaskan bahwa partainya akan menolak pemindahan ibu kota negara (IKN) bila memenangi Pemilu 2024.
"PKS akan mempertahankan ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, dan tidak akan pindahan ke IKN," tegas Chandra Rambe, pada acara Bincang Tipis-Tipis, lewat keterangan yang diterima, Kamis (7/12).
Baca juga: RUU DKJ Disahkan Jadi Usulan DPR, Fraksi PKS Menolak
Chandra menilai bahwa kota yang baik ialah yang berkembang secara natural. “Intinya, kota itu akan berkembang dengan sendirinya dan tidak bisa dipaksakan, maka saya yakin IKN akan sulit berkembang maka kita pertahankan ibu kota tetap Jakarta,” tandasnya.
Baca juga:Pembangunan IKN Dikritik, Istana : Itu Demokrasi
Ia menambahkan, sebuah kota itu harus ada penghuninya. Bukan hanya bangunan yang desainnya bagus. Harus ada interaksi dinamis antarmasyarakatnya.
“Ada baiknya kita mengerti dulu tentang arti sebuah kota atau ibu kota. Kota itu adalah tempat di mana ada interaksi antara orang ke orang, ada interaksi sosial dan strata sosial yang didalamnya ada infrastruktur, ada interaksi bisnis dan interasksi sosial budaya. Jadi, kota akan hidup apabila ada penghuninya," papar Chandra.
Baca juga: PKS Mau Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, Mau Tahu Respons Anies?
Ia sulit membayangkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan yang jaraknya mencapai 1000 kilometer yang melibatkan sekitar 450 ribu orang ASN. "Lantas, apakah nonASN mau pindah ke sana? Tentu akan bertanya dan mempertimbangkan apakah ada peluang di sana. Di Malaysia, seperti Putra Jaya, yang hanya 1 jam dari Kuala Lumpur, tetapi tidak diminati oleh warga Malaysia. Apalagi IKN jaraknya dari Jakarta 1000 kilometer," pungkasnya. (P-3)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Selain Reynanda, seorang warga bernama Muhammad Safari Siregar, 41, juga ditemukan meninggal lantaran terseret arus.
Jenazah Reynanda juga dievakuasi ke RSUD Abdul Manan Kisaran untuk proses lebih lanjut. Kedua korban kini telah dimakamkan oleh keluarga masing-masing.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Pakar mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memeriksa Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Sumut.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved