Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) klaim jika menang di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 akan membiarkan Jakarta sebagai ibu kota negara. Terhadap hal itu, calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons soal pemerataan pembangunan.
"Bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan," kata Anies di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11).
Anies mengingatkan pembangunan di satu lokasi hanya menimbulkan ketimpangan baru. Pembangunan yang merata ini juga menjadi bagian dari visi Anies bersama pasangan cawapresnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Baca juga: PKS Bersikeras Jika Menang Ibu Kota Tetap Jakarta
"Kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," ujar Anies.
Sebelumnya, PKS telah menyatakan menolak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. PKS bakal memperjuangkan Jakarta tetap jadi ibu kota negara jika menang di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Baca juga: Dukungan untuk AMIN Meningkatkan, PKS: Perlahan Tapi Pasti
"Jika PKS menang, ibu kota negara tetap Jakarta," kata Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dalam acara Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024 di Depok. (Z-10)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved