Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) klaim jika menang di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 akan membiarkan Jakarta sebagai ibu kota negara. PKS telah menyatakan menolak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
"Jika PKS menang, ibu kota negara tetap Jakarta," kata Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dalam acara Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11).
Sohibul mengatakan fraksi PKS di DPR sejatinya sejak awal menyatakan menolak dibahasnya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pada kampanye nanti, PKS akan terus menggaungkan soal penolakan IKN tersebut sebagai bentuk kampanye gagasan.
Baca juga: ASN Pionir Pindah ke IKN akan Dapat Insentif Khusus
"Karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," ujar Sohibul.
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga menyuarakan hal senada. Ia harap partai politik (parpol) di koalisi pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) ikut dengan langkah PKS itu.
Baca juga: Dialog di UMS Solo, Anies-Muhaimin Beri Jawaban Tegas Soal Stunting hingga IKN
"Mudah mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai-partai yang lain. Mudah-mudahan ini akan pada akhirnya menjadi gagasan partai koalisi," kata Syaikhu. (Z-10)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Khoirudin tidak mau menyepelekan hal ini, karena 15 kewenangan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jakarta.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
PRESIDEN Prabowo dipastikan akan melibatkan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mengingat, Jokowi sosok yang memulai pembangunan
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.
Politisi Partai Golkar yang juga Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, secara de facto, Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini sudah bisa digunakan sebagai ibu kota baru.
Sampai dengan 2024, Indonesia secara resmi memiliki 38 provinsi, termasuk hasil pemekaran terbaru dari wilayah Papua.
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved