Dialog di UMS Solo, Anies-Muhaimin Beri Jawaban Tegas Soal Stunting hingga IKN

Pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menghadiri Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa, di gedung Auditorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu (22/11). Dialog yang berlangsung hampir dua jam itu, dihadiri lebih dari 10 ribu warga Persyarikatan Muhammadiyah dari berbagai daerah.

Dalam dialog terbuka itu, Anies memaparkan banyak hal tentang perubahan yang lebih baik di banyak sektor. Baik sektor sosial, kesehatan, pendidikan, hukum, dan ekonomi.

Banyak yang disoroti Anies dan Muhaimin dalam dialog tersebut. Misalnya permasalahan pendidikan yang dipertanyakan salah satu panelis, yakni Rektor UMS Profesor Sofyan.

Baca juga: Anies: Pajak Bumi dan Bangunan Sekolah-Universitas Swasta Harus Gratis

Anies yang memuji peran Persyarikatan Muhammadiyah dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mengatakan, jika diberikan amanat, maka seluruh lembaga pendidikan akan dibebaskan pembayaran PBB.

Lebih dari itu, tanah-tanah negara bisa digunakan oleh pihak swasta dengan syarat dipakai kegiatan pendidikan, kesehatan dan sosial. Kebijakan itu, diyakini sebagai solusi solusi untuk menanggulangi banyaknya sekolah atau perguruan tinggi swasta yang mahal harganya karena persoalan akuisisi tanah.

Baca juga: Sosok KH Imam Jazuli Dewan Penasehat Timnas Amin Berjuang Lawan Ketidakadilan

Anies juga menanggapi dengan yakin mengenai pertanyaan salah satu mahasiswa yang menilai bahwa penanganan stunting di Indonesia amburadul, meski dana anggarannya sangat besar mencapai Rp30 triliun.

Anies menegaskan, untuk penyelesaian masalah tersebut, jangan hanya dibebankan kepada negara, tetapi harus dimulai dari keluarga. Di antaranya dengan mengaktifkan kembali peran PKK berikut komunitas organisasi kersra yang memiliki jejaring hingga ke masyarakat terdalam.

“Hal itu akan mampu mengerjakan banyak hal. Dan dari sisi pemerintah, tipe pengadaan barang dan jasa diubah. Selama ini ada 4 tipe, yakni negara, melalui proses tender, langsung ke masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Nah selama ini pemerintah sering tipe 1 dan dua karena tidak ingin repot. Tapi saat saya di DKI, saya gunakan tipe 3 dan 4, dan peran kita mengawasi agar pelaksanaan berjalan baik," tukas dia.

Tak hanya itu, Anies juga dibanjiri dengan pertanyaan terkait program IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Menanggapi pertanyaan soal IKN, Anies menjawab bahwa IKN dikhawatirkan hanya akan memunculkan ketimpangan baru, karena dianggap tidak menghasilkan pemerataan.

“IKN justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," papar dia, dengan menambahkan, kebijakan yang dipilih adalah kebijakan pemerataan.

Dia tegaskan, pemerataan bisa dilakukan dengan cara meratakan Indonesia atau mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah, sehingga kedepannya bisa menjadi besar di seluruh daerah di tanah air.

(Z-9)