Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Selamatkan Demokrasi menggelar mimbar demokrasi di halaman Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur
Baca juga: AMIN tak Ingin Debat Capres-Cawapres Seperti Cerdas Cermat
Aksi ini bertajuk Mimbar Bebas, Mahasiswa Bergerak Melawan Degradasi Demokrasi Perusak Moralitas Bangsa.
Selain perwakilan BEM kampus di Jawa Timur, Ketua BEM Universitas Indonesia 2023 Melki Sadek ikut hadir dalam gelaran Mimbar Demokrasi ini. hadir pula seniman dan budayawan, Eros Djarot serta Butet Kertaradjasa. Mereka berorasi secara bergantian menyampaikan keresahan terhadap kepemimpinan para pemangku kebijakan di Indonesia.
"Kami mahasiswa ingin kembali mengulik demokrasi jangan sampai dihancurkan. Seperti diketahui, konstitusi sebagai dasar negara kita telah diobrak-abrik dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia cawapres. Di sini kami seluruh mahasiswa berkumpul untuk bertarung secara akademik," ujar Wakabid Advokasi Politik DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur, Bagus Raditya
Baca juga: Polemik Asam Sulfat, bukan Sekedar Persoalan Salah Ucap
Sementara itu, Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sadek menyatakan bahwa mimbar demokrasi ini merupakan bukti bahwa mahasiswa, khususnya generasi-Z tidak tertidur melihat ketidakadilan di Indonesia.
“Kami peka dan kritis tentang kebijakan publik yang akan berdampak pada demokrasi ke depannya. Saatnya kita menentukan. Memilih calon yang mencoreng konstitusi atau yang berjalan sesuai konstitusi,” tegasnya.
Budayawan Butet Kartaredjasa yang hadir memberikan semangat kepada ribuan mahasiswa menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini menggambarkan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Menurutnya, seseorang yang dipercaya membawa kesejahteraan demokrasi justru ujung-ujungnya mencederai demokrasi itu sendiri. Baginya, apa yang dilakukan mahasiswa saat ini, yakni berkumpul dan menyuarakan pendapat adalah ikhtiar menyelamatkan bangsa dan negara.
"Saya dan berjuta rakyat Indonesia sejak Oktober lalu kena prank. Kami menjaga role model pemimpin yang bisa dibanggakan tiap zaman, tapi gagal. Kita berkumpul untuk duka demokrasi yang sama. Ini ikhtiar untuk menyelamatkan bangsa dan negara, jangan sampai alat negara digunakan untuk mencederai demokrasi," tandasnya. (P-3)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved