Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) tak ingin debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2024 seperti cerdas cermat.
Hal itu disampaikan Deputi Materi dan Substansi Timnas Amin, Widdi Aswindi yang ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, usai mengikuti rapat tertutup untuk memantapkan format dan tema debat capres-cawapres.
"(Harapan kami) debat yang berlangsung, debat sesungguhnya. Jangan debat kayak cerdas cermat. Dan kayaknya tadi isu itu sudah diakomodir, bahwa debatnya bener-beber debat, bukan gimik," katanya.
Baca juga : KPU Rampung Susun Jadwal Debat Capres-Cawapres
Menurut Widdi, digelarnya debat khusus cawapres oleh KPU sesuai dengan harapan Tim Amin. KPU memutuskan, tiga dari lima rangkaian debat yang bakal digelar khusus diperuntukkan untuk debat capres. Sedangkan dua lainnya adalah debat cawapres.
Pihaknya juga tidak menyoalkan jika pada akhirnya capres hadir di atas panggung mendampingi cawapres saat debat capres digelar, ataupun sebaliknya. Baginya, yang penting adalah porsi bicara debat sepenuhnya harus sesuai dengan agenda debat.
Baca juga : KPU Matangkan Lagi Format Debat Capres-Cawapres Besok
"(Karena capres-cawapres) dwitunggal, tapi yang ngomong tetap capres (saat debat) capres, dan cawapres (saat debat) cawapres," tandasnya.
Terpisah, juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono juga tidak menyoalkan format debat seperti itu. Menurutnya, pembagian tiga kali debat khusus capres dan dua untuk cawapres sudah sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15/2023.
"Mudah-mudahan ini konsisten dijalani dan tidak ada perubahan lagi di depannya," kata Aiman.
Pembagian agenda debat diatur secara bergantian. Debat pertama, kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, diperuntukkan untuk capres, sedangkan debat kedua untuk cawapres. Debat ketiga untuk capres, keempat untuk cawapres, dan terakhir untuk capres.
Saat ditanya jaminan KPU terkait kerahasiaan soal debat agar tidak bocor ke pasangan calon, Hasyim tidak menjawab dengan tegas. Namun, ia menegaskan bahwa semua tim pasangan capres-cawapres telah mengetahui lima tema debat yang bakal digelar.
"Dan tentu yang akan disampaikan isu-isu aktual yang kira-kira akan menjadi ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya selama lima tahun ke depan," kata Hasyim.
Adapun terkait usulan debat digelar dengan menggunakan Bahasa Inggris, Hasyim tak menyoalkannya. Ia menyilakan saja jika ada capres-cawapres ada yang menjawab pertanyaan debat dengan Bahasa Inggris, tapi sekaligus mengingatkan bahwa bahasa yang digunakan masyarakat adalah Bahasa Indonesia.
"Kalau mau jawab pakai Bahasa Inggris juga boleh. Tapi, kan, rakyat kita bahasanya Bahasa Indonesia," tandasnya. (Z-5)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved