Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan Jalan Sule Setianegara tahun anggaran 2019. Salah satu tersangka ialah aparatur sipil negara (ASN) berada di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berinisial MD.
MD ialah pejabat eselon 3 yang kini bertugas di Dinas Kesehatan. Namun, pada 2019 ia menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tasikmalaya, Haryanto Hamonangan, mengatakan, pihaknya selama ini mendapat laporan perkara kasus dugaan korupsi bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait indikasi kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan Jalan Sule Setianegara. Laporan itu ditindaklanjutinya dengan melakukan pengecekan bersama tim ahli independen.
Baca juga: Pemprov Sumsel Dorong Masyarakat Manfaatkan Operasi Pasar Murah
"Setelah dicek di lapangan ditemukan ada dugaan kekurangan volume pekerjaan dalam pemeliharaan Jalan Sule Setianegara tahun anggaran 2019. Akan tetapi, setelah dilalukan penghitungan ada kerugian negara kurang lebih di atas Rp600 juta," katanya dalam konferensi pers, Rabu (25/10/2023).
Pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap lima orang berinisial AZ, R, YS, DF, dan MD. "Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut kelima tersangka ditahan dan terhitung selama 20 hari ke depan. Kelima tersangka memiliki peran berbeda yakni dua orang sebagai pelaksana penyedia kontraktor dan dua orang konsultan pengawas pekerjaan pada tahun anggaran 2019," ujarnya.
Baca juga: Banyak Sekolah Swasta di Bantul bakal Kehilangan Guru
Penjabat (Pj) Wali Kota Cheka Virgowansyah mengatakan, pihaknya baru mendengar kabar ada aparatur sipil negara (ASN) menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemeliharaan Jalan Sule Setianegara tahun anggaran 2019. "Kami baru mendengar ada kasus korupsi dan sekarang belum berkomentar lebih jauh tentang perkara yang terjadi, tetapi kita hormati dulu proses hukum," tutupnya. (Z-2)
Banjir terpantau terjadi di Jalan Saptamarga, BKR Dadaha, SL Tobing, Unsil, Cikalang, dan M Hatta
Wali Kota: Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi 1.854 PPPK paruh waktu.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Sejak bulan Januari hingga Maret terdapat 100 kasus suspek dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Labkesda Provinsi Jawa Barat tercatat 30 orang positif campak.
Pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tahun 2027 akan berdampak pada ribuan PPPK paruh waktu terancam PHK
Work From Anywhere (WFA) bertujuan utama mengurangi arus lalu lintas saat arus balik lebaran dan memberikan fleksibilitas kerja.
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved