Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ajak ASN Yogyakarta untuk menjaga netralitas di ruang digital demi mewujudkan pemilu damai.
Caranya dengan membangun kesadaran tentang pentingnya literasi digital bagi aparatur pemerintah melalui kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada ASN JPT Pratama dan JPT Madya Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Netralitas aparatur pemerintah dalam dunia digital berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan Kemen PAN-RB Dalam Negeri, BKN, Komisi ASN dan Bawaslu tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam negeri. SKB ini baru saja ditandatangani 22 September 2023 dalam upaya menciptakan pemilu damai," ujar Boni Pudjianto, Direktur Pemberdayaan Informatika, Senin (9/10).
Staf Ahli Gubernur DIY, Eti Kumalawati menegaskan terkait arahan dari Presiden Joko Widodo tentang pembangunan sumber daya akan menjadi salah satu visi utama bagi kemajuan bangsa dalam kegiatan Literasi Digital Sektor pemerintahan kepada peserta yang hadir.
Harapannya dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas ASN dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung tugas dan fungsi.
“Saya ingin mengingatkan semua mengenai arahan penting Presiden Joko Widodo dalam pidato Visi Indonesia pada 14 Juli dikatakan pembangunan Sumber Daya Manusia akan menjadi salah satu visi utama bagi kemajuan bangsa kita. Harapannya Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas ASN dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung tugas dan fungsi mereka,“ kata Eti Kumalawati.
Haryatmoko, Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta menambahkan terkait etika komunikasi yang harus dimiliki aparatur sipil negara dalam mewujudkan netralitas di ruang digital dengan mematuhi UU no 5 tahun 2014 tentang ASN.
“Aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” jelasnya.
baca juga: 18 Pemenang IdenTIK 2023 akan Melaju ke ASEAN Digital Awards 2024 di Thailand
Menurutnya aparatur pemerintah juga harus senantiasa netral dalam artian tidak memihak ke salah satu kubu. Selain itu, tidak boleh terlibat politik praktis dan harus memiliki rekam jejak yang baik, termasuk dalam media sosial.
“Harus bijak berkomentar, jangan mudah untuk like, komen, love, agree, share dan tidak condong ke partai politik, agama atau suku tertentu agar pemenuhan hak-hak dasariah setiap warga-negara dijamin,” tandasnya.
Sementara Eko K. Budiardjo, Dosen Universitas Indonesia menegaskan terkait kecakapan digital bagi Aparatur Pemerintah tentang cakap menggunakan proteksi perangkat digital (device) untuk melindungi data masyarakat yang dilayani.
“Aparatur pemerintah memiliki pemahaman yang baik tentang proteksi perangkat digital untuk melindungi data dan informasi masyarakat yang dilayani” jelasnya. (N-1)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk mengumpulkan bukti intimidasi aparatur negara, terutama politik uang.
Bagi ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% dianggap tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
Pelatihan bertujuan membekali peserta dengan ilmu dan keterampilan intelijen, termasuk penanganan konflik sosial dan pelaksanaan pemilu yang kondusif.
JAKSA penuntut umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo menuntut Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik Ifanul Ahmad Irfandi lima bulan penjara dan denda Rp5 juta.
Kewenangan aparatur negara dan pengaruh dari kewenangan menjadi alasan kecurangan pemilu yang TSM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved