Headline

Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.

Fokus

Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.

KLHK Pantau Langsung Penanganan Darurat Karhutla Kalsel-Kalteng

Denny Susanto
04/10/2023 10:46
KLHK Pantau Langsung Penanganan Darurat Karhutla Kalsel-Kalteng
Petugas BPDB Kalsel berupaya memadamkan api yang membakar lahan di Kecamatan Liang Anggang, Kalimantan Selatan, Sabtu (24/6).(ANTARA/BAYU PRATAMA S)

WAKIL Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong memantau upaya penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah.

Wamen LHK sejak beberapa hari terakhir masih berada di Kalsel guna memantau penanganan karhutla khususnya lahan gambut di dua provinsi tersebut. Di Kalsel penanganan darurat karhutla dipusatkan di area ring satu meliputi kawasan sekitar bandara Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Tanah Laut.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizalie Anwar, Rabu (4/10), mengatakan pihaknya memfokuskan penanganan darurat karhutla di kawasan lahan gambut seluas 2.000 hektare lebih meliputi areal APL seluas 1.137 hektare dan hutan lindung Liang Anggang seluas 960 hektare. Kawasan tersebut merupakan daerah rawan karhutla setiap musim kemarau.

"Dengan pengerahan semua sumber daya yang ada, melalui aksi pembasahan lahan gambut ini kita harapkan karhutla di area ring satu ini teratasi segera," tuturnya.

Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat karhutla masih terus terjadi di sejumlah wilayah Kalsel. Pada bagian lain, dua kabupaten di Kalsel yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Barito Kuala kini telah meningkatkan status penanganan karhutla dari siaga menjadi tanggap darurat bencana karhutla.

Namun Kota Banjarbaru yang menjadi daerah terparah terbakarnya lahan gambut di Kalsel hingga kini masih mempertahankan status Darurat Keadaan Bencana Karhutla dan Kekeringan.

"Kita telah melakukan rapat dengan BPBD dan mendesak ditetapkannya status tanggap darurat bencana, namun dengan berbagai alasan BPBD belum menaikkan status karhutla ini," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru Emi Lasari. (Z-6)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya