Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MANTAN Menteri BUMN Dahlan Iskan, Senin siang (2/10), memenuhi panggilan Kepolisian Daerah Jambi untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi PTPN VI yang merugikan keuangan negara sekitar Rp73 Miliar.
"Kedatangan Pak Dahlan Iskan, terkait kasus akuisisi PT Maji oleh BUMN PTPN VI tahun 2014. Jadi saat itu, Pak Dahlan Menteri BUMN," kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Ade Dirman kepada wartawan di Jambi, Senin (2/10).
Dikatakan Ade Dirman, keterangan dari Dahlan Iskan dinilai penting untuk penyelidikan perkara. Selaku Menteri BUMN ketika itu, Dahlan Iskan menurutnya, diduga mengetahui dan menandatangani mengenai akuisisi perusahaan pekerbuanan kelapa sawit yang berada di kawasan gambut di wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi.
Baca juga : Hasil Seleksi KPU Jambi Dituding Banyak Kecurangan
"Makanya itu yang perlu kami tanyakan ke beliau. Apakah yang menjadi persyaratan untuk akuisisi itu," kata Ade Dirman.
Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan sekitar enpat jam lebih, Dahlan Iskan membenarkan dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi, dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus penggelembungan dana akuisisi perkebunan kelapa sawit PT Mendahara Agro Jaya Industri oleh PTPN VI, yang saat itu direkturnya dijabat Iskandar Sulaiman.
Baca juga : Pemprov Jambi Percepat Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Digital
"Diperiksa sebagai saksi tersangka satu, tersangka dua. Saya kaget, ada dokumen, sudah ada pembayaran sebelum dilakukan prosedur yang benar. Yah, proses saja secara hukum," tegas Dahlan Iskan yang melayani pertanyaan wartawan sambil lesehan di lantai dekat lorong ruangan Ditreskrimsus Polda Jambi, Senin petang.
Dahlan Iskan mengaku merasa dibohongi oleh para tersangka yang terlibat dalam urusan akuisisi PT MAJI oleh pemangku terkait di PTPN VI yang bermakas di Jambi.
"PTPN VI membeli kebun sawit milik swasta. Nah, tentu harusnya ada kajian, ada due diligence, ada kajian keuangan dan seterusnya. Saya kaget, saat diperlihatkan dokumen, sudah ada pembayaran sebelum dilakukan prosedur yang benar. Itu terus terang, kok ada ya praktik begitu," beber Dahlan Iskan dengan senyum khasnya.
Untuk diketahui, dugaan kejahatan korupsi PTPN VI berawal dari pembelian lahan perkebunan kelapa sawit PT Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI) tahun 2012 senilai Rp146 Miliar.
Namun, dari proses penyelidikan dan penyidikan penegak hukum, yang dibayarkan PTPN VI ke pemilik PT MAJI hanya Rp50 M. Sisanya, diduga menjadi bancakan petinggi PTPN VI dan pihak yang terlibat lainnya.
Pihak Polda Jambi, dalam kasus tersebut ada potensi kerugian negara sekitar Rp73 Miliar. Kasus yang menyeret nama Dahlan Iskan tersebut, dalam wkatu dekat akan dilakukan gelar perkara di Polda Jambi.
"Rencana dalam waktu dekat kami akan menetapkan beberapa orang tersangka. Tapi kami belum bisa sampaikan terkait berapa orang tersangka. Kerugian negara mencapai Rp73 miliar," tambah Ade. (Z-5)
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin, mengatakan bahwa Kejaksaan tidak menerima laporan terkait adanya penggeledahan tersebut.
Kemampuan teknis dalam mengemudi tidaklah cukup untuk menekan angka kecelakaan.
Bea Cukai kolaborasi dengan Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Kalbar guna memperkuat sinergi penegakan hukum, pemberantasan penyelundupan, dan menciptakan iklim bisnis.
Takbiran dapat digelar di masjid, musala, atau tempat yang sudah dipersiapkan.
Endi mengatakan, jumlah tersebut berasal dari sejumlah satuan kerja mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polda.
ENAM kepolisian daerah (polda) menyelenggarakan Tactical Floor Game (TFG) kesiapan pengelolaan arus lalu lintas mudik serta libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved