Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur (Jatim) menyoroti anggaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo yang nilainya fantastis. Tidak hanya gaji pokok, anggota dewan juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai jabatan. Semakin tinggi jabatan, tunjangan yang didapat akan semakin besar.
"Belanja rumah tangga pimpinan DPRD untuk Ketua sebesar Rp900 juta, wakil ketua Rp600 juta dalam satu tahun. Belanja rumah tangga pimpinan DPRD tersebut diberikan setiap bulan dan dibebankan ke APBD," kata pengurus LIRA Jatim Nanang Romi kepada jurnalis, Senin (18/9).
Uang belanja rumah tangga pimpinan dewan itu di antaranya untuk kebutuhan makan minum keluarga VIP (istri dan 2 anak), kebutuhan snack keluarga VIP, kebutuhan makan minum jamuan dan kebutuhan makan minum rapat. Selain itu untuk kebutuhan asisten rumah tangga, kebutuhan sopir rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Baca juga: Empat Kabupaten di Jatim Dapat Bantuan Al-Quran dari BWA
Tingginya tunjangan itu, kata Nanang Romi, berbanding terbalik dengan kondisi rumah dinas jabatan pimpinan dewan itu. Kondisi itu terlihat saat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengunjungi rumah dinas tiga wakil ketua DPRD Sidoarjo, Selasa (12/9). Masing-masing rumah dinas Wakil Ketua 1 Bambang Riyoko, Wakil Ketua 2 Kayan, dan Wakil Ketua 3 Emir Firdaus.
Saat datang ke rumah dinas itu, banyak barang rongsokan berserakan. Di halaman belakang berserakan barang bekas pakai, seperti AC yang sudah diperotoli, kursi, dan pompa air yang bergeletakan di lantai.
Baca juga: KLHK Apresiasi Upaya Mekabox dalam Pengelolaan Sampah Kemasan
"Sesuai video yang beredar dan viral saat saya melihat sidak Pak Bupati ke rumah dinas Wakil DPRD seharusnya dirawat dengan baik, namun kenyataanya menjadi jelek apalagi banyak ditemukan barang rosokan. Jika mengacu pada aturan Bupati tahun 2020 ada anggaran untuk pimpinan dewan untuk Ketua Rp40 juta di bawahnya untuk Wakil Ketua DPRD mendapatkan Rp35 juta tiap bulan, namun itu di era Bupati sebelumnya almarhum Cak Nur," kata Nanang Romi.
Apalagi di era Gus Muhdlor saat ini, belanja rumah tangga pimpinan DPRD naik Ketua menjadi Rp75 juta dan wakil ketua Rp50 juta. Artinya belanja rumah tangga pimpinan DPRD dalam satu tahun untuk ketua menjadi Rp900 juta, wakil ketua Rp600 juta.
"Terus kalo anggarannya itu dikeluarkan tapi rumah dinasnya seperti itu, bagaimana ini masyarakat melihatnya buruk. Apa uangnya aja dipakai tidak dilaksanakan kewajibanya, saya tidak mengerti. Saya berharap inspektorat dan BPK untuk audit anggaran fantastis ini," kata Nanang Romi. (Z-3)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved