Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut menegaskan, draf SK pendanaan Pilkada 2024 telah rampung.
Hal tersebut disampaikan menyusul permintaan KPU Maluku, agar pemerintah daerah bergerak cepat dalam penanganan anggaran Pilkada serentak tahun 2024, mengingat batas waktu dan kesiapan APBD Perubahan dalam menanggulangi hal tersebut.
"Menurut Sekda Sadali Ie, drafnya sudah disiapkan, tinggal dikirimkan ke kabupaten dan kota supaya menjadi landasan hukum untuk semuanya satu kesepahaman," tegas Sairdekut usai rapat bersama KPU, Bawaslu, TAPD, dan Kesbangpol, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku.
Baca juga : Soal Percepatan Pilkada 2024, KPU : Kita Tunggu UU
Menurutnya, ini juga berkaitan tentang kesiapan daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menyelesaikan APBD Perubahan.
Dijelaskannya, karena surat kementerian dalam negeri (Kemendagri) menginstruksikan untuk 40 persen anggaran Pilkada itu harus dimasukan ke APBD Perubahan, karena itu pentingnya rapat paripurna itu diselenggarakan.
Baca juga : Mendagri Sebut Pilkada Maju ke September 2024 Rasional
"Kabupaten/kota ini sangat berkaitan erat dengan SK Gubernur yang berkaitan dengan sharing tanggung jawab itu," imbuhnya.
Dia menambahkan, harusnya di APBD Perubahan ini 40 persen anggaran Pilkada di provinsi maupun kabupaten/kota sudah harus masuk, karena itu perintah Kemendagri.
"Sisanya 60 persen akan secara bertahap di APBD 2024, tapi 40 persen diwajibkan masuk di APBD Perubahan," tandasnya. (Z-5)
BMKG Ambon mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 4 meter di Laut Arafura dan perairan Maluku lainnya. Berlaku 8-12 Januari 2026.
Potensi yang ada harus dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Di Ambon, Dubes Brazier mengunjungi Pemakaman Commonwealth di Ambon, untuk meletakkan karangan bunga di tugu peringatan bagi warga Australia yang gugur dalam peperangan di Indonesia.
BADAN Gizi Nasional (BGN) melaksanakan Pelatihan Petugas Penjamah Pangan pada Dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mitigasi mencegah keracunan makanan MBG
Sementara itu, bibit siklon tropis 93W di timur Filipina berpotensi persisten dengan arah gerak ke barat laut, membawa dampak di wilayah timur Indonesia.
Dengan adanya sinergi antar level pemerintahan dan dukungan anggaran yang berkesinambungan, maka diharapkan dapat melahirkan atlet tangguh.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved