Anggaran Studi Banding ke Luar Negeri Pemkab Garut Dinilai Tidak Elok

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, menganggarkan dana perjalanan ke luar negeri dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 784 juta. Penggunaan anggaran tersebut kurang elok, karena angka kemiskinan masih bermasalah.

Pengamat ekonomi dan dosen Universitas Garut, Oktri Mohammad Firdaus mengatakan kemiskinan di Kabupaten Garut masih tinggi. 

"Zaman sekarang yang akan melakukan studi banding bukan seharusnya berkunjung, dengan adanya kemajukan teknologi informasi dan komunikasi bisa melakukan via zoom terlebih dulu hingga menelusuri adanya website. Jadi jangan ada kesan menggunakan dana APBD, perjalanan ke luar negeri itu tidak berdampak pada pembangunan di daerah," katanya, Rabu (30/8).

Baca juga: KPK Bingung Pemkab Garut Pentingkan Anggaran ke Luar Negeri Ketimbang Bansos untuk Atasi Kemiskinan

Jika kunjungan kerja keluar negeri, kata Oktri, harus ada laporan nilai kinerjanya. "Dalam kemiskinan ini kalau misalkan ada dua prioritas yang disandingkan dan coba untuk disandingkan. Apakah pemerintah Kabupaten Garut akan mengentaskan kemiskinan dulu atau perjalanan keluar negeri? Kami bukannya suuzon," ujarnya.

Oktri mengingatkan pemerintah menggunakan dana APBD sesuai sasaran. Apalagi saat ini tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Perjalanan keluar negeri sekarang ini kurang elok kalau diutamakan menggunakan dana dari APBD.

Baca juga: Kebijakan Plafon APBD Perubahan DKI 2023 Berkurang jadi Rp78,7 Triliun

"Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Garut memang tidak merata hingga terjadi adanya masalah mengingat di daerahnya selama ini akan ada daerah otonomi baru (DOB) berada Garut selatan, Utara, dan Kabupaten Garut. Namun, adanya pemerintahan baru dipastikan angka kemiskinan penyebabnya apa? program juga diakomodir dari APBD hasilnya tersebut bagaimana?" paparnya.

Ia mengatakan dalam melakukan program di dalam seharusnya pemerintah daerah harus melakukan upaya berbenah terlebih dulu. Pengadaan jasa berkaitan dengan kemiskinan yang bisa bekerja sama dengan baznas. 

"Kemiskinan bisa dijadikan sebagai alat politik dan sekarang kan pesta demokrasi, bisa jadi mereka menjadi objek oknum politik untuk memaksimalkn raihan suara dan Pemerintah Daerah harus hadir dan menarget kemiskinan turunnya. Namun, perjalanan ke luar negeri kalau subtansinya tidak jelas buat apa, tahun politik harusnya ditahan dulu dan jangan memaksakan diri hanya untuk jalan-jalan tapi lebih bijak supaya pemerataan pembangunan harus diselesaikan sesuai harapan," pungkasnya. (Z-3)