Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut pada 2023. Mereka memasukkan dana ke luar negeri sampai ratusan juta rupiah.
"Kita menemukan daerah, nih kita sebut lah, Kabupaten Garut, Rp784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam telekonferensi pada Selasa (29/8).
Pahala menyebut Pemkab Garut tidak menaruh anggaran untuk pengadaan, maupun penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Kebijakan itu bikin KPK bingung.
Baca juga: Bansos PKH Agustus 2023 Kapan Cair? Simak Tanggalnya
"Kita sampai nanya, 'urusannya apa ya, Pak sama (program penyelesaian masalah kemiskinan)'," ucap Pahala.
KPK meyakini tidak ada korelasi perjalanan ke luar negeri dengan kemiskinan ekstrem. Apalagi, Pemkab Garut tidak menganggarkan bansos untuk membantu masyarakat.
Baca juga: KPK: Korupsi Kerap Dikolaborasikan dengan Keluarga
KPK juga menyebut banyak kejanggalan dalam rencana penggunaan APBD Pemkab Garut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kebanyakan dana digunakan untuk penggajian, dan belanja kebutuhan kantor.
"Kita lihat dalamnya, ada honor, belanja alat kantor, bansos individu malah enggak dikasih (dana)," ujar Pahala.
Berdasarkan data yang dimiliki, Pemkab Garut turut memasukkan perjalanan dinas Rp7,2 miliar dalam anggaran mengatasi kemiskinan. Lalu, makan dan minum kebutuhan rapat Rp1,6 miliar, belanja jasa Rp8,6 miliar, honorarium Rp2,2 miliar, dan perlengkapan kantor Rp1,7 miliar. (Z-3)
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Gempa Garut tersebut terjadi sekitar pukul 15:24 WIB yang berlokasi di 140 kilometer barat daya dari Kabupaten Garut, atau tepatnya ada di kedalaman 13 kilometer laut.
Saat ini lebih dari 60 ribu jemaah Indonesia telah tiba di Madinah. Ada sekitar 5.000 lainnya bergeser ke Mekkah.
Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengikuti panen raya padi serentak 14 Provinsi yang digelar secara daring bersama Presiden Prabowo Subianto.
Pemkab Garut melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut mengeluarkan maklumat kepatuhan masyarakat pada Bulan Suci Ramadhan.
Dampak pergerakan tanah tidak hanya merusak sekolah, tapi rumah yang ditempati warga mengalami kerusakan.
Pengamanan difokuskan pada libur panjang mulai 26 hingga 29 Januari 2025 hingga mencakup libur Isra Mikraj dan tahun baru Imlek.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved