KPK Bingung Pemkab Garut Pentingkan Anggaran ke Luar Negeri Ketimbang Bansos untuk Atasi Kemiskinan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut pada 2023. Mereka memasukkan dana ke luar negeri sampai ratusan juta rupiah.

"Kita menemukan daerah, nih kita sebut lah, Kabupaten Garut, Rp784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam telekonferensi pada Selasa (29/8).

Pahala menyebut Pemkab Garut tidak menaruh anggaran untuk pengadaan, maupun penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Kebijakan itu bikin KPK bingung.

"Kita sampai nanya, 'urusannya apa ya, Pak sama (program penyelesaian masalah kemiskinan)'," ucap Pahala.

KPK meyakini tidak ada korelasi perjalanan ke luar negeri dengan kemiskinan ekstrem. Apalagi, Pemkab Garut tidak menganggarkan bansos untuk membantu masyarakat.

KPK juga menyebut banyak kejanggalan dalam rencana penggunaan APBD Pemkab Garut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kebanyakan dana digunakan untuk penggajian, dan belanja kebutuhan kantor.

"Kita lihat dalamnya, ada honor, belanja alat kantor, bansos individu malah enggak dikasih (dana)," ujar Pahala.

Berdasarkan data yang dimiliki, Pemkab Garut turut memasukkan perjalanan dinas Rp7,2 miliar dalam anggaran mengatasi kemiskinan. Lalu, makan dan minum kebutuhan rapat Rp1,6 miliar, belanja jasa Rp8,6 miliar, honorarium Rp2,2 miliar, dan perlengkapan kantor Rp1,7 miliar. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani