Bupati Demak Minta tidak Ada Pungutan di Sekolah Negeri

BUPATI Demak Eisti'anah melarang sekolah negeri menarik berbagai pungutan. Kebijakan itu berbeda dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Haris Wahyudi Ridwan yang memperbolehkan sepanjang sukarela.

Pemantauan Media Indonesia Senin (24/7) masalah pungutan di sekolah negeri di Demak masih menjadi sorotan, beberapa sekolah dasar (SD) negeri masih membebani orang tua murid dengan sejumlah iuran.

Seperti pengakuan Bambang, 46, warga Tugu, Kecamatan Sayung, Demak. Dia mengatakan hampir setiap tahun ada pungutan dibebankan kepada orang tua murid di sekolah dasar negeri di desanya, bahkan terakhir orang tua dimintai uang dengan alasan untuk peninggian halaman sekolah yang kebanjiran. "Setiap tahun ada saja penarikan dari sekolah," ujarnya.

Baca juga: Siswa Baru di 28 SDN Kabupaten Kendal Kurang dari 10

Eisti'anah melarang setiap sekolah negeri di daerah ini menarik biaya apapun karena fasilitas sekolah negeri dari SD hingga SMP sudah mendapatkan anggaran dari Pemkab Demak. "Laporan ke saya, jika wali murid peserta didik di sekolah negeri ada kegiatan penarikan biaya di sekolah negeri, saya akan tindak tegas," kata Eisti'anah.

Dengan anggaran yang telah diluncurkan oleh Pemkab Demak, lanjut Eisti'anah, sekolah negeri tidak boleh menarik biaya dari wali murid ataupun peserta didik yang baru. "Saya akan cek lagi sekolah yang berani menarik uang seperti uang masuk sekolah, uang seragam, uang pembangunan gedung sekolah, dan sumbangan lainnya," tambahnya.

Sedangkan Haris secara terpisah mengatakan komite sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa sumbangan pendidikan, bantuan pendidikan dan bukan Pungutan. "Boleh menarik sumbangan asal sukarela dan atas persetujuan orang tua murid dengan sekolah atau komite," ungkapnya.

Baca juga: Disdik Jabar Pastikan 4.791 Siswa PPDB yang Dibatalkan, Sudah Diterima di Sekolah

Diperbolehkan penarikan sumbangan itu, lanjut Haris, karena sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 tentang Komite Sekolah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah.

"Dari dasar itu masih dimungkinkan untuk sumbangan sukarela, artinya tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan besaran," tambahnya. (Z-6)