KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data bahwa sepanjang tahun 2022, setidaknya sudah terdapat lebih dari 226 kasus kekerasan fisik dan psikis, termasuk perundungan terhadap anak yang jumlahnya terus meningkat. Sebagian besar hal itu terjadi di lingkungan sekolah/ madrasah.
Menanggapi hal itu pengamat pendidikan sekaligus Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan mengatakan bahwa perundungan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan juga masyarakat, khususnya orang tua.
"Pendidikan kita belum berhasil dari sisi pencegahan terhadap perundungan, tetapi memang perundungan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab semua pihak termasuk orang tua dan masyarakat," kata Cecep saat dihubungi pada Minggu (1/1).
Cecep menerangkan harus ada upaya yang sistematis untuk mencegah sekaligus juga menindak, pencegahan yang efektif sebenarnya bisa dilakukan melalui mata pelajuran baik itu intrakulikuler, kokurikuler, maupun ekstrakulikuler.
"Bisa juga melalui pencegahan melalui pembiasaan misalnya siswa-siswa itu kalau di sekolah menitipkan handphone nya dahulu, bisa juga dari pembinaan OSIS untuk mengingatkan bahwa perundungan itu bukan hanya pelanggaran tetapi perbuatan pidana," tambahnya.
Ia juga berpesan kepada komite sekolah yang berisikan orang tua siswa ikut berpartisipasi untuk mencegah perundungan agar tidak terus-menerus terjadi.
"Kalau mau komprehensif, ada yang disebut komite sekolah, libatkan komite sekolah, bagaimana orang tua membina dan mengawasi soal perundungan di rumah, bisa juga melibatkan tokoh agama di masyarakat bisa memberikan penyuluhan dan pembinaan soal perundungan secara komprehensif. Saya lihat perundungan lebih banyak karena kasus media sosial, jadi perlu juga diberikan literasi bermedia sosial kepada para siswa," tuturnya. (Fal)
