Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEJAK Menko Polhukam Mahfud MD membentuk tim percepatan reformasi hukum ada harapan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bangkit kembali.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palopo, Farid Kasim Judas, mengajak agar setiap masyarakat, terutama masyarakat di Kota Palopo, harus optimistis bahwa hukum di negara ini bisa menjadi lebih baik.
“Sebagai bagian dari aparatur pemerintahan maupun sebagai masyarakat, kita harus menyambut baik gerakan terkait dengan reformasi hukum ini. Kita memiliki nilai dasar dan ruh Pancasila yang menjadi landasan dalam berperilaku dan bersikap. Saya pikir apa yang kita harapkan pada penegakan hukum, nuansa keadilan sosial itu akan tercipta,” tutur mahasiswa program doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini lewat keterangan yang diterima, Sabtu (17/6).
Apalagi, lanjutnya, sebagai generasi muda adalah kewajiban sekaligus tanggung jawab bersama untuk terus berupaya menjadikan bangsa ini lebih baik.
“Apapun yang terjadi, kita harus punya sikap dan tanggung jawab bersama. Apalagi sebagai generasi muda yang merupakan aset sumber daya manusia, yang kelak akan mengisi peran-peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya mendeklarasikan diri sebagai insan-insan yang berdaya Pancasila,” tandasnya.
Tim Percepatan Reformasi Hukum dibentuk melalui payung hukum Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023. Tim terdiri atas empat kluster perbaikan di bidang hukum, yaitu Tim Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum, Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan. Tim tidak hanya berasal dari internal, tetapi juga eksternal pemerintah. (Ant/H-3)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved