BKPSDM Palopo: Hukum Harus Mjadi Panglima Kehidupan Bermasyarakat

SEJAK Menko Polhukam Mahfud MD membentuk tim percepatan reformasi hukum ada harapan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bangkit kembali. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palopo, Farid Kasim Judas, mengajak agar setiap masyarakat, terutama masyarakat di Kota Palopo, harus optimistis bahwa hukum di negara ini bisa menjadi lebih baik.

“Sebagai bagian dari aparatur pemerintahan maupun sebagai masyarakat, kita harus menyambut baik gerakan terkait dengan reformasi hukum ini. Kita memiliki nilai dasar dan ruh Pancasila yang menjadi landasan dalam berperilaku dan bersikap. Saya pikir apa yang kita harapkan pada penegakan hukum, nuansa keadilan sosial itu akan tercipta,” tutur mahasiswa program doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini lewat keterangan yang diterima, Sabtu (17/6).

Apalagi, lanjutnya, sebagai generasi muda adalah kewajiban sekaligus tanggung jawab bersama untuk terus berupaya menjadikan bangsa ini lebih baik. 

“Apapun yang terjadi, kita harus punya sikap dan tanggung jawab bersama. Apalagi sebagai generasi muda yang merupakan aset sumber daya manusia, yang kelak akan mengisi peran-peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya mendeklarasikan diri sebagai insan-insan yang berdaya Pancasila,” tandasnya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum dibentuk melalui payung hukum Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023. Tim terdiri atas empat kluster perbaikan di bidang hukum, yaitu Tim Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum, Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan. Tim tidak hanya berasal dari internal, tetapi juga eksternal pemerintah. (Ant/H-3)