Pemkab Buleleng Tuntaskan Dokumen Kependudukan Desember 2023

PEMERINTAH Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk memaksimalkan capaian target nasional terkait kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Buleleng Tahun 2023. 

Untuk mencapai maksud tersebut, seluruh yang terlibat secara langsung bergerak bersama mulai dari Dukcapil, Camat, Koramil, Kapolsek, para kepala desa dan petugas lainnya melakukan koordinasi Rabu sore (3/5) di Buleleng. Tim dipimpin langsung Kepala Dinas Dukcapil Buleleng Made Juartawan.

Saat dikonfirmasi Kamis (4/5), Juartawan mengaku, timnya sudah siap bekerja full time hingga ke tingkat desa dan kelurahan untuk menyelesaikan dokumen kependudukan.

Baca juga: Polisi Bali Tangkap Penyebar Video Porno Mantan Pacar

Tim yang turun bukan hanya sekedar mengumpulkan data kependudukan tetapi juga mengedukasi masyarakat agar bisa mengakses secara online terkait dengan data dan informasi kependudukan.

Made meminta kepada seluruh anggota tim untuk membantu proses percepatan dokumen kependudukan secara nasional yang belum mencapai target di wilayahnya masing-masing, diantaranya perekaman E-KTP, pendaftaran IKD, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian.

"Untuk perekaman E-KTP di Buleleng menyentuh angka 96,29% dari target nasional 99,4%, pendaftaran IKD 14,03% dari target 25%, Akta Perkawinan 47,70% dari target 100% dan Akta Perceraian 53,50% dari target 100%," jelasnya. Sementara itu untuk Akta Kelahiran, KIA dan Akta Kematian sudah memenuhi target, dengan rincian 99,30% dari target 98%, KIA 59,71% dari 50% dan Akta Kematian sudah menyentuh 100%.

Baca juga: Warga Sikka Diminta Beralih ke KTP Digital

Ia berharap kontribusi dan kerjasama tim sehingga target nasional bisa tercapai. "Diharapkan ya bulan Desember tahun ini target bisa tuntas menjelang pagelaran Pemilu tahun 2024 mendatang," harapnya.

Sebab data kependudukan yang sudah lengkap, sudah masuk dalam sistem akan sulit diutak-atik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. (Z-6)