Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
FRONT Pemuda Muslim Maluku (FPMM) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memberikan perhatian terhadap persoalan rasisme di Tanah Air.
Mereka berharap agar para pelaku rasisme ditindak tegas, sehingga timbul efek jera. Ini dilakukan demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal itu disampaikan FPMM, menyikapi aksi penganiayaan di Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel) yang diiringi isu SARA, saat upaya penarikan sebuah mobil yang pemiliknya menunggak cicilan kredit
Baca juga: Legislator Ajak Masyarakat Hindari Isu SARA di Pemilu 2024
"Kami meminta kepada Polri, agar mengusut kasus hingga tuntas, juga pelaku penganiayaan dijerat pasal rasisme seberat-beratnya," ujar perwakilan FPMM, Fauzan Ohorella saat unjuk rasa di Mabes Polri, Kantor Kemenko Polhukam, dan Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/4).
"Kita melakukan aksi damai di depan kantor Menko Polhukam dan Istana Negara, sebagai bentuk kritisi kami kepada negara, yang kami anggap tidak hadir dalam peristiwa rasisme yang terjadi di Tangerang Selatan yang diwarnai aksi penganiayaan beberapa waktu lalu," imbuhnya.
Bukan Persoalan Orang Maluku
Menurut mereka, peristiwa yang terjadi di Tangsel bukan cuma persoalan orang Maluku, tapi juga suku-suku lainnya di Indonesia. FPMM khawatir apabila perkara ini tak disikapi secara serius, bisa menimbulkan disintegrasi bangsa.
"Karena menurut kami ini bukan persoalan suku Maluku, tapi juga persoalan suku Madura, suku Batak, dan suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Kita bangsa yang plural. Jangan sampai akibat orang-orang yang tak bertanggung jawab, yang mengangkat isu narasi rasisme, terjadi perpecahan kita semua," kata dia.
Baca juga: Setahun Jelang Pemilu, Politisasi SARA Harus Dihentikan
"Kita dititipkan oleh Ketua Front Pemuda Muslim Maluku Bang Umar Kei untuk melakukan aksi damai. Dan beliau juga berpesan, apabila negara ini ingin dibangun dengan bambu runcing dan golok, maka kami siap," imbuh Fauzan.
FPMM meminta Kapolri menyampaikan persoalan rasisme ini ketika sidang kabinet. Sehingga pada akhirnya bisa menjadi perhatian Jokowi, dan diambil kebijakan terkait.
"Kami juga mendukung kepolisian yang telah mentersangkakan dan ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait penganiayaan, pengeroyokan dan disertai oleh rasisme itu," kata perwakilan FPMM lainnya, Faizal J Ngabalin.
Bidang Hukum dan HAM FPMM Abdul Fatah Pasolo menambahkan, penyampaian persoalan ini di sidang kabinet diharapkan dapat direspons serius, serta lahir solusi yang juga serius. Sehingga, ke depan tidak terulang kembali peristiwa serupa.
Pihaknya pun mengajak seluruh orang-orang Maluku menahan diri dan tidak terprovokasi menyikapi persoalan ini. FPMM mengajak mereka agar mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada Polda Metro Jaya.
Baca juga: Akademisi: Waspada Konflik SARA untuk Goyahkan Stabilitas Bangsa
"Kami dari Front Pemuda Muslim Maluku, mengutuk keras tindakan rasisme terhadap kami, orang Maluku, orang timur. Kami mendesak pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia untuk menyikapi persoalan rasisme di Republik Indonesia ini, agar ke depan tidak ada lagi tindakan diskriminasi ras terhadap suku apa pun di republik ini," kata dia.
"Kita cinta republik ini, kita cinta kedamaian. Kita mendorong semua pihak menahan diri, tidak melakukan tindakan-tindakan yang itu mendeskreditkan salah satu suku, agama dan ras tertentu. Kita berharap apa yang kita suarakan hari ini direspons positif oleh pemerintah," lanjut Abdul. (RO/S-4)
Rizki menyebut pemeriksaan dilakukan dalam tahap penyidikan. Artinya, polis telah mengantongi ada unsur pidana dalam kasus ini.
Pandji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penghinaan adat Toraja. Ia mengaku telah meminta maaf dan mengikuti proses hukum.
Pelajari kepanjangan SARA dan pengertiannya secara sederhana. SARA adalah Suku, Agama, Ras, Antargolongan. Hindari konflik dengan toleransi. Baca sekarang!
Pahami SARA: arti, jenis, dan pengaruhnya di masyarakat. Pelajari dampak SARA dan cara menjaga harmoni sosial dalam artikel ini!
Untuk diketahui, saat ini, Pilkada 2024, sudah memasuki tahapan tanggapan masyarakat. Setelah KPU mengumumkan para bakal pasangan calon memenuhi syarat administrasi.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia disoroti setelah menyinggung sosok "Raja Jawa" saat berpidato di Munas Golkar beberapa waktu lalu.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved