Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengajak seluruh komponen masyarakat, baik politisi maupun insan pers, untuk menghindari penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam Pemilu 2024.
Menurutnya, isu tersebut sudah tidak relevan. Karena itu, ia mengajak untuk fokus menjalankan tugas konstitusi dalam melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia.
“Saya sudah tegaskan di awal bahwa proses atau dinamika pemilu itu tidak boleh merusak persatuan Indonesia kita,” tutur Johan ketika mengisi acara Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Safari Elite Politik dan Pesan Damai Pemilu 2024’ di Media Centre, Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2).
Baca juga : Waspada Virus Nipah, DPR Minta Pemerintah Siaga
Lanjutnya, Ia juga menuturkan yang menjadi diskusi utama dalam masyarakat Indonesia pada saat ini adalah mengenai kesejahteraan ekonomi, yakni terkait bahan-bahan sembako, pupuk, tingkat pendidikan, dan kesehatan. Ia pun menilai diskusi terkait isu SARA lebih baik dihentikan, karena hal itu merupakan pemberian Tuhan (given).
“Mari kita konsen terkait bagaimana caranya kita berpikir secara bersama-sama dari semua stakeholder bangsa ini,: ucapnya.
"Bagi partai politik, DPR, pers, pengamat, bagaimana kita pertama, bersama-sama memikirkan bagaimana cara kita melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Agar kita tetap bangga sebagai Indonesia, agar kemudian kita nyaman bekerja di Indonesia, tidak kemudian kita merasa sebagai orang asing di negara kita,” jelasnya.
Baca juga : FKPT Banten Ajak Masyarakat Cegah Politik SARA Jelang Pemilu 2024
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menilai lebih baik saat ini kembali fokus kepada tugas konstitusi, terutama bagaimana melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia.
Kemudian bagaimana mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut di dalam forum internasional, menceritakan tentang Indonesia yang hebat, dan memasarkan produk-produk kita kemudian dapat berdaya saing. Hal ini agar Indonesia memiliki bargaining yang tinggi di hadapan bangsa-bangsa lain.
“Saya pikir di situ (seharusnya) konsentrasi kita. Jadi kalau kemudian orang ingin bermain pada isu itu, saya bilang udah nggak laku. Mari kemudian kita mengambil isu-isu penting karena tugas kita sebagai anak bangsa ini adalah bagaimana sekali lagi, tugas konstitusi kita, kembali ke situ saja,” pungkasnya. (RO/OL-09)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Pelajari kepanjangan SARA dan pengertiannya secara sederhana. SARA adalah Suku, Agama, Ras, Antargolongan. Hindari konflik dengan toleransi. Baca sekarang!
Pahami SARA: arti, jenis, dan pengaruhnya di masyarakat. Pelajari dampak SARA dan cara menjaga harmoni sosial dalam artikel ini!
Untuk diketahui, saat ini, Pilkada 2024, sudah memasuki tahapan tanggapan masyarakat. Setelah KPU mengumumkan para bakal pasangan calon memenuhi syarat administrasi.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia disoroti setelah menyinggung sosok "Raja Jawa" saat berpidato di Munas Golkar beberapa waktu lalu.
BEBERAPA waktu lalu para musisi turut merespons dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan tuntutan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada dan revisi PKPU
ormas dilarang memasang spanduk, baliho, banner dan sejenisnya yang menimbulkan potensi konflik sosial
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved