Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali untuk meningkatkan ekosistem inovasi berbasis riset di wilayahnya.
Pesan itu disampaikan Yusharto saat menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh BRIDA Provinsi Bali yang mengusung tema "Sinergitas Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Penguatan Peran BRIDA untuk Mewujudkan Evidence Based Policy" di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.
Yusharto menjelaskan, tanpa kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka ekosistem inovasi di suatu daerah sulit terbentuk.
Baca juga : Kemendagri Apresiasi Capaian Indikator Makro Provinsi Sumut
Oleh karena itu, menurut Yusharto memaksimalkan peran OPD untuk meningkatkan ekosistem inovasi berbasis riset perlu menjadi prioritas pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
"Jangan sampai ada OPD yang tidak berperan dalam pengembangan inovasi daerah, BRIDA dalam hal ini bisa memfasilitasi aparatur daerah menciptakan inovasi berbasis riset. BRIDA juga bisa bekerja sama dengan para ahli dalam bidang riset," terang Yusharto.
Baca juga : Cegah Tumpang Tindih Regulasi Tata Ruang, BSKDN Kemendagri Jaring Pendapat Pakar
Yusharto melanjutkan, inovasi yang berkualitas didukung dengan data yang kuat dan teruji. Sehingga pada saat dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui BSKDN, inovasi tersebut dapat dinilai sebagai inovasi yang memiliki nilai kematangan maksimal.
"Dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) kami akan memberi nilai maksimal pada inovasi yang mencapai nilai kematangan yakni 111 poin," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengimbau agar BRIDA Provinsi Bali mengutamakan riset yang berangkat dari permasalahan yang dihadapi daerah. Pasalnya, riset yang berangkat dari permasalahan di daerah dan kebutuhan masyarakat akan terasa lebih efektif manfaatnya.
"Kita bisa menjadikan masalah-masalah yang dihadapi daerah kita sebagai isu dalam riset kita yang nantinya riset ini bisa jadi bahan acuan dalam mengembangkan inovasi yang bermanfaat dan dekat dengan kebutuhan masyarakat," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga berharap Pemprov Bali dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan riset termasuk lembaga swasta. Dia berharap, hasil penelitiannya nanti dapat dipublikasikan dalam jurnal yang dimiliki Pemprov Bali.
"Riset tidak bisa dikembangkan sendiri, untuk itu bangun kolaborasi seluas mungkin sehingga riset ini akan terasa manfaatnya," pungkasnya. (RO/Z-5)
KPK menyebut 8 indikator Monitoring Corruption for Prevention (MCP) di Kabupaten Mimika Papua Tengah, menunjukan skor yang rendah (merah).
Dian menilai, untuk menyesuaikan itu belanja masalah di masyarakat harus dilakukan oleh para OPD. Sehingga hal itu bisa disesuaikan dengan inovasi.
KPK menduga mantan Bupati Kepulauan Meranti M Adil membeli lahan menggunakan hasil pemotongan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkenalkan produk dan jasa mereka di acara Temu Bisnis Depok Ekonomi Pro Rakyat
Dalam menyusun program, Organisasi Perangkat Daerah hanya mengulang program yang sudah ada tanpa berani memunculkan program baru sesuai kebutuhan untuk masyarakat.
Rakorwasda inspektorat Kabupaten Tangerang dilaksanakan untuk mendukung sinergitas pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi arah kebijakan pengawasan tahun 2024 di daerah.
Pullman Bali Legian Beach menggelar perayaan Imlek 17 Februari 2026 dengan buffet khas oriental, live cooking, Chinese dance, dan suasana hangat kebersamaan.
Pullman Bali Legian Beach menghadirkan Timeless Valentine 14 Februari 2026 dengan dinner romantis tujuh hidangan, live acoustic, dan Infinity Pool tepi pantai.
GUBERNUR Bali Wayan Koster akan mengalokasikan dana bantuan bagi Pecalang di seluruh desa adat di Bali. Bantuan tersebut per desa sebanyak Rp 50 juta untuk bantuan bagi Pecalang.
TEGURAN Presiden Prabowo Subianto tentang sampah di Bali saat ini membangunkan kesadaran kolektif masyarakat Bali untuk menangani sampah.
Ruwetnya persoalan pertanahan di Bali kembali mencuat seiring bergulirnya kasus dugaan kriminalisasi yang menjerat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali I Made Daging.
GUBERNUR Bali Wayan Koster langsung merespons cepat arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan sampah di pantai Kuta, Bali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved