Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DALAM rangka meningkatkan pengawasan kinerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten Tangerang, menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) inspektorat Kabupaten Tangerang, selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP).
Rakorwasda yang dilaksanakan di ICE BSD, Jalan Grand Boulevard, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Selasa (5/12) itu, sebagai penguatan peran APIP dalam pelaksanaan pengawasan untuk mewujudkan Good Governance.
"Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 sudah baik. Karenanya kami harapkan pada 2024 nanti harus lebih baik lagi," kata Pj Bupati Tangerang, Andy Oni dalam sambutannya.
Baca juga: RSUD Kabupaten Tangerang Sediakan Layanan Konsultasi Jiwa untuk Caleg Gagal
Untuk itu, lanjut Oni, Rakorwasda dilaksanakan, karena keberadaanya sangat mendukung sinergitas pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi arah kebijakan pengawasan tahun 2024 di daerah.
Khususnya, tambah dia, dalam upaya penyusunan peta pengawasan yang harus dilaksanakan oleh
Inspektorat Kabupaten Tangerang, sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) di daerah dan merupakan garda terdepan dalam melakukan pengawasan.
Arah kebijakan pengawasannyapun, sambung Oni, merupakan suatu upaya konkrit dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan
pemerintah daerah.
Baca juga: HUT Kab Tangerang, LPKR dan Pemkab Tangerang Gelar Penjualan Beras Premium dengan Harga Terjangkau
Karenanya, kata dia, melalui kegiatan Rakorwasda tersebut diharapkan peningkatan kinerja pengawasan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 nanti semakin baik.
Senadapula dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Tangerang,Titi wartini. Ia mengatakan hasil kinerja atau pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang pada 2023 cukup baik, sehingga mendapat penghargaan atau sertifikat dari internasional organisasi for standardization (ISO), di bidang anti suap.
Karenanya, imbuh dia, Pj Bupati berharap, pelaksanaan pembangunan atau pemerintahan pada 2024 nanti harus benar-benar lebih baik. "Pj Bupati berharap, siapapun nanti yang menjabat sebagai bupati, kinerja maupun pembangunan di Kabupaten Tangerang lebih baik dan bebas dari korupsi," tanda dia.
Adapun kegiatan Rakerkesda yang bertema "Penguatan Peran APIP Dalam Pelaksanaan Pengawasan Untuk Mewujudkan Governance" tersebut dihadiri oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Unsur BUMD, Camat dan lurah se Kabupaten Tangerang. (SM/S-4)
Okta dikenal sebagai pribadi yang gigih dan pantang menyerah. Menurut ibunya, Okta telah beberapa kali mencoba mendaftar sebagai anggota TNI dan Polri.
GUBERNUR Banten Andra Soni memperpanjang waktu pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025.
Keluhan itu mereka sampaikan melalui Posko Pengaduan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang yang dibuka sejak awal Juni 2025 lalu.
KOALISI Pemuda Mahasiswa Banten (KPMB) menyampaikan beberapa catatan terkait aksi tanam mangrove yang digelar di kawasan pesisir Tangerang
Andra Soni untuk rencana perluasan MRT, sedangkan untuk bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum dilakukan.
Momen liburan bersama keluarga atau dengan rekan kerja di kantor akan semakin seru dan berkesan saat dilakukan di lokasi yang tepat, seperti Mutiara Carita Cottages.
DPR RI diingatkan untuk tidak kelewat batas dalam melakukan fungsi pengawasan lembaga lain. Evaluasi kinerja pejabat negara yang dipilih lewat proses uji kelayakan bukan kewenangan DPR
Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji menjadi wacana penting setelah Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji 2024
Pelaksana tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun
Formappi menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bentuk ekspresi ketidaknyamanan DPR terhadap sejumlah kewenangan MK.
Teten Masduki berharap pada momentum akhir masa jabatan DPR RI periode 2019-2024, RUU Perkoperasian bisa segera ditetapkan.
Langkah Presiden Jokowi memasukkan janji program Prabowo-Gibran dalam pembahasan APBN saat ini dinilai sangat politis dan berpihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved