Teten Masduki Tagih Janji DPR untuk Segera Bahas RUU Perkoperasian

MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar para anggota legislatif segera membahas RUU tentang perubahan ketiga atas UU 25/1992 tentang Perkoperasian. Itu dengan pertimbangan aturan yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dan mendesak untuk dilakukan perbaikan.

Permintaan itu disampaikan Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (19/3). Teten menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R- 46/Pres/09/2023 pada 19 September 2023 ke Ketua DPR RI.

"Namun hingga kini DPR RI belum merespons lebih lanjut termasuk untuk melakukan pembahasan meski rencana awal pembahasan RUU ini dilakukan pada Oktober 2023," ucap Teten.

Teten berharap pada momentum akhir masa jabatan DPR RI periode 2019-2024, RUU Perkoperasian bisa segera ditetapkan.

"Terkait dengan RUU Perkoperasian, kami harap pimpinan dan anggota DPR Komisi VI berkenan segera melakukan pembahasan mengingat Presiden sudah mengirimkan Surpres," kata dia.

Menjawab hal tersebur, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji membenarkan bahwa pembahasan RUU Perkoperasian belum bisa dilakukan karena hingga saat ini Pimpinan DPR RI belum memberikan kepastian waktu.

"Kami sudah mengirimkan surat ke pimpinan berupa permintaan penugasan pembahasan RUU Perkoeprasian. Karena keinginan kita untuk melakukan pembahasan, kita sampai harus kirim surat ke pimpinan," ujar Sarmuji.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P Evita Nursanty baru mengetahui bahwa Surpres terkait RUU Perkoperasian sudah dikirimkan cukup lama. Dia menyatakan bersedia untuk mendorong pembahasan RUU ini agar bisa segera dilakukan di DPR. (Z-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Budi Ernanto