Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi capaian indikator makro Provinsi Sumatra Utara (Sumut), yang sebagian menunjukkan kinerja yang positif. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal SA, yang mewakili menteri dalam negeri, ketika menyampaikan sambutan dan arahan dalam Musrenbang RKPD Sumut 2024 di Santika Dyandra Comvention Centre Medan, Rabu (12/3).
”Dalam konteks capaian pembangunan sampai dengan 2022 (berdasarkan data BPS) sebagian besar indikator memiliki tren positif, meskipun terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan, utamanya Laju Pertumbuhan Ekonomi, yang tumbuhnya belum seperti nasional,” jelas Safrizal.
Capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumut 2022 berhasil tumbuh bertahap menjadi 4,73%, setelah sempat mengalami kontraksi sebesar minus 1,07% pada 2020, sedangkan Nasional berhasil tumbuh hingga menyentuh angka 5,31%.
Baca juga: Cegah Tumpang Tindih Regulasi Tata Ruang, BSKDN Kemendagri Jaring Pendapat Pakar
Selain apreasi terhadap capaian indikator makro pembangunan, apresiasi juga diberikan pada capaian perencanaan pembangunan yang dilihat dari capaian kinerja IKU dan kinerja program OPD yang keduanya menunjukan capaian predikat sangat tinggi, meskipun penekanan tetap diberikan pada capaian indeks reformasi birokrasi di Sumut.
”Capaian 8 IKU mencapai 98,43% dan Capaian Kinerja Program 41 OPD mencapai 94,56%. Catatan khusus diberikan pada Indikator IKU Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang selama 4 tahun (2019-2022) mengalami stagnasi berada pada predikat Kinerja B,” ungkap Safrizal.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, yang hadir membuka secara langsung Musrenbang, menyampaikan hal yang sama bahwa capaian pembangunan yang dilakukan sudah banyak yang baik, namun beberapa catatan yang disampaikan dari Kemendagri harus dipandang sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam membangunan standar pembangunan yang baik bagi Sumut.
Baca juga: Dukung Pembangunan Desa, BSKDN Kemendagri Gelar FDA Perencanaan Tata Ruang Desa
“Kemendagri melihat dengan teropong dan melihat secara makro, sehingga muncul berbagai catatan-catatan tadi, sehingga ini baik dalam memperkuatn pelaksanaan pembangunan di Sumut,” ungkap Edy.
Pada kesempatan tersebut, baik Syafrizal maupun Edy menekankan Musrenbang harus dipandang sebagai forum strategis yang tidak bersifat formalitas dan top down namun benar-benar setiap aktor berkolaborasi untuk memberikan masukan dalam kerangka membangun komitmen pembangunan yang sama sehingga permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. (RO/Z-1)
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Pemkab Lamongan, Jawa Timur, menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebanyak 29 indikator sasaran RPJMD 2025–2029 dipaparkan.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
Forum strategis itu tidak hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh pemerintahan lintas sektor, tetapi juga diwarnai semangat kolaboratif para pemimpin daerah dan tokoh pendidikan nasional.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja  Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Semua kegiatan pembangunan di Merangin harus direncanakan dengan baik, terukur, tepat sasaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.
PENJABAT (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menghadiri acara pembukaan masa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved