Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PEMBANGUNAN desa tidak lepas dari perencanaan tata ruang yang tepat. Hal ini mengingat pembangunan yang tidak disertai perencanaan yang jelas, dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah, desa, masyarakat, maupun pihak swasta yang memiliki kepentingan.
Permasalahan tersebut melatarbelakangi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Diskusi Aktual (FDA) bagi sejumlah Pemerintah Desa (Pemdes) di Indonesia secara daring dan luring dari Jakarta, Senin (10/4).
Sekretaris BSKDN Kemendagri Kurniasih mengatakan, setiap Pemdes perlu memahami regulasi yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang desa. Pasalnya, hal itu bisa menjadi bekal bagi Pemdes untuk menyusun dokumen kebijakan perencanaan tata ruang desa dengan baik.
Baca juga : Bupati Kepulauan Meranti Ditahan, Kemendagri : Digantikan Wabup
"Jadi tata ruang begitu penting namun kita juga harus memperhatikan regulasi-regulasi yang mengaturnya. Apalagi jika daerah tersebut masuk ke dalam wilayah perbatasan dan letaknya menjadi kawasan strategis," jelasnya.
Kurniasih meminta Pemdes dapat belajar dari peristiwa jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang beberapa waktu lalu yang disebabkan oleh perencanaan tata ruang yang belum detail.
Baca juga : Tingkatkan Inovasi Kota Solok, Kepala BSKDN Ingatkan Kolaborasi Antar-OPD
Menurut beberapa pakar, kata Kurniasih, penyebab jebolnya tanggul Situ Gintung karena perawatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kontribusi poros dam yang kurang optimal. Tak hanya itu, menurutnya tragedi yang terjadi di Situ Gintung juga karena dimanfaatkan sebagai tempat wisata.
"Kita ambil contoh Situ Gintung yang memakan banyak korban, sejumlah pihak menyebutkan itu karena Situ Gintung mulai dimanfaatkan sebagai tempat wisata, padahal sebagai wilayah penyangga Jakarta (Situ Gintung) tidak seharusnya dimanfaatkan untuk wisata," terangnya.
Melalui kejadian tersebut, Kurniasih mengingatkan Pemdes mengenai pentingya menyusun dokumen perencanaan tata ruang desa secara detail.
Sementara itu, dalam penyusunan dokumen tersebut juga diperlukan koordinasi antar wilayah perbatasan agar pembangunan desa bisa berkelanjutan dan terhindar dari konflik kepentingan.
"Banyak sengketa desa yang bersumber dari tata ruang desa yang belum diatur secara detail," pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, forum tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber di antaranya Perencana Ahli Utama Bappenas Oswar Muadzin Mungkasa, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat M. Eko Damayanto, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Phil Hendricus Andy Simarmata. (RO/Z-5)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
GUBERNUR Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya harmonisasi antara investasi dan tata ruang dalam pembangunan kawasan timur Indonesia.
Banjir yang kerap melanda Jakarta kembali menjadi sorotan. Dampaknya tidak main-main: kemacetan parah, aktivitas ekonomi warga terganggu, hingga kerusakan berbagai infrastruktur vital.
Rumah sempit jadi terasa luas? Ini dia tips jitu bikin rumah terlihat lebih lapang tanpa renovasi! Dekorasi minimalis & tata ruang cerdas kuncinya. Baca sekarang!
KETUA Komisi Rekomendasi Konbes NU 2025 Ulil Abshar Abdalla mendorong pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan tata ruang yang berkeadilan untuk akhiri konflik agraria.
Menteri ATR AHY menyatakan 120 juta bidang tanah target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus tercapai hingga akhir 2024.
Banyak pemrakarsa sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang belum mematuhi aturan berlaku sehingga mengancam kelestarian ekosistem
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved