Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat telah menetapkan jumlah empat wilayah daerah pemilihan (dapil) dan 45 kuota kursi untuk Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya. Penetapan itu sesuai proses tahapan Pemilu 2024.
"Kami terus melaksanakan proses tahapan Pemilu 2024 dan sekarang sengaja KPU Kota Tasikmalaya menyosialisasikan jumlah dapil dan kuota kursi untuk DPRD Kota Tasikmalaya masih sama 4 dapil dan 45 kursi," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya Ade Zaenul Mutaqin, Rabu (29/3).
Dapil 1 berada di Kecamatan Tawang dan Cihideung dengan jumlah 11 kursi. Di dapil 2 Cipedes dan Indihiang dengan jumlah 7 kursi, dapil 3 Cibeureum, Tamansari dan Purbaratu dengan jumlah 15 kursi. Terakhir dapil 4 di Kecamatan Mangkubumi, Kawalu dengan jumlah 12 kursi.
Baca juga: Ajak Milenial Kebumen. Srikandi Ganjar Jateng Gelar Pelatihan Olah Limbah Plastik
Untuk alokasi kursi DPR RI dapil XI wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, serta Garut berjumlah 10 kursi. Sedangkan, alokasi kursi DPRD Jawa Barat dapil Jabar 15 wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 7 kursi.
"Setelah kegiatan penataan dapil dan kuota kursi masih sama dengan Pemilu sebelumnya, selanjutnya yang terdekat akan dilaksanakan mulai PPS, PPK dan KPU pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS). Karena, Kota Tasikmalaya memiliki jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditetapkan sebanyak 1.997 TPS dari jumlah itu terdapat 2 TPS khusus di Lapas Kelas II Tasikmalaya," ujarnya.
Baca juga: HMI Jayawijaya Apresiasi Kinerja Timsel Calon KPU Papua Pegunungan
Sebelumnya, jumlah TPS di Pemilu sekitar 2 ribuan karena satu TPS melayani 300 pemilih. Kini jumlah TPS menjadi berkurang. Namun, dari daftar penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) tahun 2024 sebanyak 547.653 orang pemilih dengan jumlah kepala keluarga yang tercatat 246.562. (Z-3)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved